Menteri Desa Dorong Bupati Tetapkan Produk Unggulan

medcom.id, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meminta seluruh Bupati menentukan produk unggulan desa. “Segera tentukan fokusnya mau apa, sehingga bisa dikoordinasikan ke 19 kementerian/lembaga,” kata Eko, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa, di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 Maret 2017. Eko juga meminta bupati membuat payung hukum agar desa berbasis pertanian dapat menggunakan dana desa dengan tepat sasaran. Seperti untuk membangun embung. Bagi desa yang belum memasukkan embung ke dalam Badan Usaha Milik Desa (APBDes), dapat membuat APBDes perubahan.  Pemerintah desa dapat mengalokasikan Rp200-500 juta untuk membangun embung. Tercatat, 82 persen masyarakat desa hidup di sektor pertanian. Baca: Tiga Indikator Dana Desa Tepat Sasaran Pada 2015, dana desa yang sudah digelontorkan Rp20,8 triliun. Tahun lalu, pemerintah mengalokasikan dana desa Rp46,9 triliun. Tercatat, dana desa telah membangun jalan desa sepanjang 66.179 kilometer, 65.573 unit drainase, 37.962 unit penahan tanah, 36.951 unit MCK, 16.069 unit instalansi air bersih, 12.540 unit irigasi sawah, 13.988 unit sumur desa, 11.221 unit PAUD, 3.100 unit Polindes, 1.810 pasar desa, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, dan 511.484 meter jembatan desa. “Secara keseluruhan, ada anggaran Rp560 triliun dari 19 kementerian/lembaga yang diarahkan ke desa. Seperti Kementerian pertanian, fokusnya pasti di desa,” ujarnya. Baca: Menteri Eko Minta KPK Pelototi Dana Desa Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena, berharap dana desa berfokus pada empat program prioritas Kemendes PDTT. Yakni, Produk Unggulan Desa (Prudes)/Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga desa. “Yang terpenting adalah pertanggungjawabannya," ujar Eko. Rakornas dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan Nur Fauzi Rahman, dan jajaran petinggi BUMN seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan Bulog.  Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan sektor swasta dalam membangun desa.