medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi penggunaan dana desa. Sebab, dana desa yang digulirkan tahun ini mencapai Rp100 triliun.
"Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), Presiden mengatakan dana desa ini cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi Rp70 triliun, lalu naik Rp100 triliun. Beliau menekankan pengawasannya bagimana," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2016).
Eko berkonsolidasi dengan KPK untuk meminta masukan teknis pengawasan dana desa. Dia meminta pandangan Lembaga Antikorupsi terkait kekurangan Kementerian dalam menjaga dana desa.
Lihat: Korupsi Dana Desa, Dua Aparat Desa Tolitoli Ditahan
Eko melihat KPK punya banyak relawan yang bisa diperbantukan untuk mengawasi dana desa. "Kita kalau diizinkan, minta bantuan juga sama volunteer di daerah-daerah, kebutuhan di daerah apa saja. Agar aspirasi daerah terakomodasi," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menilai Kementerian Desa perlu membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Akuntabilitas pemanfaatan dana desa, kata dia, harus lebih baik.
Baca: Tiga Indikator Dana Desa Tepat Sasaran
"KPK selalu membantu berkerjasama dengan sekjen, dirjen untuk melakukan peningkatan transparansi dana desa," kata Syarif.
KPK, kata Syarif, akan membuat aplikasi `Jaga Desa` untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi program ini. Aplikasi ini, kata dia, masih dalam tahap pengembangan.
"Masyarakat bisa berpartisipasi lewat HP, misal mengusulkan program yang mereka inginkan, lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan," ujar Syarif.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi penggunaan dana desa. Sebab, dana desa yang digulirkan tahun ini mencapai Rp100 triliun.
"Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), Presiden mengatakan dana desa ini cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi Rp70 triliun, lalu naik Rp100 triliun. Beliau menekankan pengawasannya bagimana," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2016).
Eko berkonsolidasi dengan KPK untuk meminta masukan teknis pengawasan dana desa. Dia meminta pandangan Lembaga Antikorupsi terkait kekurangan Kementerian dalam menjaga dana desa.
Lihat:
Korupsi Dana Desa, Dua Aparat Desa Tolitoli Ditahan
Eko melihat KPK punya banyak relawan yang bisa diperbantukan untuk mengawasi dana desa. "Kita kalau diizinkan, minta bantuan juga sama
volunteer di daerah-daerah, kebutuhan di daerah apa saja. Agar aspirasi daerah terakomodasi," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menilai Kementerian Desa perlu membangun koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Akuntabilitas pemanfaatan dana desa, kata dia, harus lebih baik.
Baca:
Tiga Indikator Dana Desa Tepat Sasaran
"KPK selalu membantu berkerjasama dengan sekjen, dirjen untuk melakukan peningkatan transparansi dana desa," kata Syarif.
KPK, kata Syarif, akan membuat aplikasi `Jaga Desa` untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi program ini. Aplikasi ini, kata dia, masih dalam tahap pengembangan.
"Masyarakat bisa berpartisipasi lewat HP, misal mengusulkan program yang mereka inginkan, lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan," ujar Syarif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
