medcom.id, Jakarta: DPR dan pemerintah membuat kebijakan dengan mengalirkan kucuran dana ke seluruh desa. Program tersebut telah diimplementasikan sejak 2015 dan telah mengalirkan dana Rp20,15 triliun.
Untuk mengawasi aliran dana dalam jumlah besar tersebut dan tepat sasaran, Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mengatakan, ada beberapa indikator yang menentukan berhasil atau tidaknya aliran dan penggunaan dana desa.
Pertama, melakukan pengecekan langsung ke desa. Pemerintah dan DPR dapat menanyakan langsung kepada pihak terkait apakah dana tersebut sudah disalurkan, dipergunakan untuk apa dan lain sebagainya.
"Kita bisa dengan cepat ketahui apakah masyarakat tahu untuk apa dana desa itu," kata Fary di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2016).
Indikator kedua yaitu sumber daya manusia (SDM) yang memanfaatkan dana desa tersebut. Dana desa dikatakan tepat sasaran jika digunakan oleh warga desa tersebut. Bukan dari luar.
"Apakah SDM yang digunakan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa sudah memfaatkan SDM yang ada di desa tersebut? Atau SDM yang digunakan berasal dari luar desa yang bersangkutan," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu.
Terakhir, yaitu pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa. Masyarakat dapat memanfaatkan dana desa tersebut untuk mengembangkan usaha yang dibuat secara bersama di desa tersebut. Tidak keluar dari desa penerima.
"Tidak ada pihak ketiga yang memfaatkan dana desa. Apakah dana itu dikelola oleh BUMDES yang berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Fary.
Tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah mengulurkan dana desa sebesar Rp20,15 triliun dan setiap desa mendapat Rp270-Rp300 juta per desa. Tahun 2016 masing-masing desa mendapatkan Rp700 juta hingga Rp800 juta per desa.
medcom.id, Jakarta: DPR dan pemerintah membuat kebijakan dengan mengalirkan kucuran dana ke seluruh desa. Program tersebut telah diimplementasikan sejak 2015 dan telah mengalirkan dana Rp20,15 triliun.
Untuk mengawasi aliran dana dalam jumlah besar tersebut dan tepat sasaran, Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mengatakan, ada beberapa indikator yang menentukan berhasil atau tidaknya aliran dan penggunaan dana desa.
Pertama, melakukan pengecekan langsung ke desa. Pemerintah dan DPR dapat menanyakan langsung kepada pihak terkait apakah dana tersebut sudah disalurkan, dipergunakan untuk apa dan lain sebagainya.
"Kita bisa dengan cepat ketahui apakah masyarakat tahu untuk apa dana desa itu," kata Fary di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2016).
Indikator kedua yaitu sumber daya manusia (SDM) yang memanfaatkan dana desa tersebut. Dana desa dikatakan tepat sasaran jika digunakan oleh warga desa tersebut. Bukan dari luar.
"Apakah SDM yang digunakan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana desa sudah memfaatkan SDM yang ada di desa tersebut? Atau SDM yang digunakan berasal dari luar desa yang bersangkutan," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu.
Terakhir, yaitu pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa. Masyarakat dapat memanfaatkan dana desa tersebut untuk mengembangkan usaha yang dibuat secara bersama di desa tersebut. Tidak keluar dari desa penerima.
"Tidak ada pihak ketiga yang memfaatkan dana desa. Apakah dana itu dikelola oleh BUMDES yang berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Fary.
Tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah mengulurkan dana desa sebesar Rp20,15 triliun dan setiap desa mendapat Rp270-Rp300 juta per desa. Tahun 2016 masing-masing desa mendapatkan Rp700 juta hingga Rp800 juta per desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
