Bandung: Dana segar senilai Rp6,9 triliun disiapkan untuk warga miskin di Tanah Air sebagai alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Dana BLT bakal dicairkan dalam waktu dekat dengan nominal Rp300 ribu per orang untuk tiga bulan dan ditransfer sekaligus di awal pencairan.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menekankan perlu ada kategori khusus daftar penerima BLT minyak goreng. Karena, menurutnya, dampak kelangkaan minyak goreng dirasakan oleh mereka yang benar-benar kurang mampu.
"BLT ini program bantuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk mengatasi kondisi kedaruratan tertentu, khususnya bagi masyarakat berpengasilan rendah," ujar Farhan, di Bandung, Rabu, 6 April 2022.
Pemerintah dinilai harus lebih berani memberantas kelangkaan minyak goreng dengan signifikan mulai dari ketersediaan bahan baku hingga pasar. Pasalnya, kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi dipastikan semakin menyulitkan masyarakat kurang mampu.
Baca juga: BLT Minyak Goreng Cair Pekan Ini
"Kasus kelangkaan yang dilanjutkan dengan lonjakan harga minyak goreng belakangan ini, penyelesaiannya jelas bukan dengan cara membagikan BLT," katanya.
Pemerintah, lanjut Farhan, harus mengubah tata kelola bahan baku minyak goreng. Masalah minyak goreng harus diselesaikan melalui pembenahan mendasar terhadap tata kelola dan tata niaga minyak goreng dalam negeri.
"Agar kasus kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi belakangan ini tidak terulang," bebernya.
Bahkan, dengan kelangkaan minyak goreng saat ini keberanian pemerintah sejauh mana memberantas mafia minyak goreng tengah diuji.
"Proses hukum terhadap kartel pemain utamanya. Pemerintah jangan hanya menduga adanya kartel dalam kelangkaan minyak goreng, tetapi segera menindak tegas kartel tersebut. Negara tidak boleh kalah terhadap kartel," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan penerima BLT minyak goreng akan mendapatkan dana sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan yang dibayarkan sekaligus di awal.
Dana BLT sebesar Rp6,9 triliun itu akan diberikan kepada 20,5 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Kemudian sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) juga akan menerima bantuan tersebut.
Febrio mengatakan, penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM PKH dan sembako akan dilakukan melalui PT POS untuk KPM sembako dan Himbara untuk KPM PKH murni.
Baca juga: Paksa Penerima BPNT Belanja, e-Warung di Cirebon Ditertibkan
Sedangkan penyaluran BLT kepada PKL dilakukan oleh TNI/Polri. Adapun sumber pendanaan penyaluran BLT minyak goreng untuk KPM sembako dan PKH diperkirakan mencapai Rp6,15 triliun.
"Dana itu berasal dari Kementerian Sosial," kata dia.
Sedangkan sumber dana BLT minyak goreng untuk PKL diperkirakan mencapai Rp0,75 triliun. Dana tersebut berasal dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan kuasa pemegang anggaranya adalah TNI/Polri.
Bandung: Dana segar senilai Rp6,9 triliun disiapkan untuk warga miskin di Tanah Air sebagai alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)
minyak goreng. Dana BLT bakal dicairkan dalam waktu dekat dengan nominal Rp300 ribu per orang untuk tiga bulan dan ditransfer sekaligus di awal pencairan.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menekankan perlu ada kategori khusus daftar penerima BLT minyak goreng. Karena, menurutnya, dampak kelangkaan minyak goreng dirasakan oleh mereka yang benar-benar kurang mampu.
"BLT ini program bantuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk mengatasi kondisi kedaruratan tertentu, khususnya bagi masyarakat berpengasilan rendah," ujar Farhan, di Bandung, Rabu, 6 April 2022.
Pemerintah dinilai harus lebih berani memberantas kelangkaan minyak goreng dengan signifikan mulai dari ketersediaan bahan baku hingga pasar. Pasalnya, kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi dipastikan semakin menyulitkan masyarakat kurang mampu.
Baca juga:
BLT Minyak Goreng Cair Pekan Ini
"Kasus kelangkaan yang dilanjutkan dengan lonjakan harga minyak goreng belakangan ini, penyelesaiannya jelas bukan dengan cara membagikan BLT," katanya.
Pemerintah, lanjut Farhan, harus mengubah tata kelola bahan baku minyak goreng. Masalah minyak goreng harus diselesaikan melalui pembenahan mendasar terhadap tata kelola dan tata niaga minyak goreng dalam negeri.
"Agar kasus kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi belakangan ini tidak terulang," bebernya.
Bahkan, dengan kelangkaan minyak goreng saat ini keberanian pemerintah sejauh mana memberantas mafia minyak goreng tengah diuji.
"Proses hukum terhadap kartel pemain utamanya. Pemerintah jangan hanya menduga adanya kartel dalam kelangkaan minyak goreng, tetapi segera menindak tegas kartel tersebut. Negara tidak boleh kalah terhadap kartel," ungkapnya.
