UU Cipta Kerja Disebut Menata Ulang Kewenangan Daerah

Jakarta: Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020, menata  ulang soal kewenangan daerah, bukan menghapusnya. Menurut Syahrul, kewenangan daerah tersebut sejalan dengan filosofi UU CK yang disusun berdasarkan sistem Omnibus Law untuk menarik investasi dan memberi kemudahan berusaha. "Sehingga calon investor tak lari ke negara lain seperti Vietnam yang lebih kompetitif, mengingat beragam aturan dan birokrasi di sini yang dinilai menghambat,” ujar dia, Jumat, 23 Oktober 2020. Baca juga: Penjelasan Istana Soal Perubahan Halaman UU Cipta Kerja Menteri Pertanian itu menjelaskan dengan pengesahan UU CK, khususnya soal kewenangan daerah, muncul berbagai isu dan juga spekulasi yang kurang tepat. Bahkan ada yang mempertentangkannya dengan otonomi daerah. Hal-hal tersebut, kata dia, mesti dijawab dan dijelaskan dengan jernih. Sebab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), peran dan kewenangan daerah perlu dijabarkan. "Sebaiknya sejumlah kepala daerah yang mewakili pulau di Indonesia dilibatkan dalam penyusunan RPP UU CK ini,” usulnya. Baca juga: Satu Keluarga Tewas Terbakar Berkumpul di Satu Ruangan Sebagai mantan kepala daerah yang pernah menjabat bupati, wakil gubernur, dan gubernur, Syahrul mengaku paham benar bagaimana suasana psikologis para kepala daerah dalam menyikapi UU CK. Karena itu, asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat harus bisa mengarahkan daerah.   “Dalam RPP, kita juga harus mempunyai framework. Bagaimana pemerintah pusat membuat syarat-syarat soal kewenangan, lalu daerah tetap diberi ruang untuk memiliki kewenangan baik dalam perizinan maupun mengatur tata ruang. Selain itu, saya ingatkan, jangan sampai ada manuver-manuver sempit  dalam penyusunan RPP. Ini yang harus kita kawal benar,” kata dia.     Terkait Penataan Ruang, Syahrul mengungkapkan UU CK menyempurnakan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 7 dan 8. Lalu, menyempurnakan  kewenangan penyelenggaraan penataan ruang, karena penataan ruang ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat  dan diatur melalui PP. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem, Atang Irawan  mengatakan, UU CK sebenarnya mengembalikan lagi kewenangan presiden yang selama beberapa dekade diserahkan ke daerah. Tapi bukan berarti kewenangan daerah diambil alih. Baca juga: Pemprov Papua Diminta Buka Data Manfaat Dana Otsus Hal ini dapat dilihat pada UU Cipta Kerja Pasal 174 tentang Kewenangan Daerah. Kewenangan yang ada pada Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan Presiden kepada K/L dan kepala daerah. "Jika kita menelaah lebih jauh, UU CK ini menempatkan wewenang pemerintah daerah di bawah presiden dalam melaksanakan atau membentuk peraturan undang-undang," ungkap dia. Kini, imbuh Atang, presiden mengambil alih kewenangan yang sebelumnya milik Pemda. Pasal 174 UU Cipta Kerja menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan presiden.