ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Pembentukan Pansus Bansos Tuai Polemik

Nasional dana bansos pungutan liar Bansos pemerintah kota Kota Tangerang
Hendrik Simorangkir • 04 Oktober 2021 15:54
Tangerang: Pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi distribusi dana dan pencegahan pungutan liar bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Banten, terancam gagal. Pasalnya, pansus itu dinilai tidak punya landasan hukum jelas bagi sebagian Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Tangerang. 
 
"Kita bingung ini bentuknya, apakah ini Pansus, sementara ini tidak ada naskah akademik, beda dengan DPR RI. Kemungkinan ditunda," ujar Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto, Senin, 4 Oktober 2021.
 
Pihaknya berencana melanjutkan pembentukan pansus bansos ini di 2022. Menurutnya pembentukan pansus ini rumit lantaran bansos yang ditangani merupakan program pemerintah pusat, karena dana yang digunakan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berbeda bila bansos yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tangerang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ternyata bansos itu yang di maksud adalah bantuan pusat. Kalau pusat berartikan yang ada di komisi DPR RI kan gitu. Ketika kita panitia kerja, konteksnya itu urusannya bukan APBD tetapi APBN, nanti kita akan buat tahun 2022," jelasnya.
 
Baca: Tolak Iuran Pembangunan, Orang Tua Siswa SMPN 5 Ambarawa Diintimidasi Komite Sekolah
 
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang, menjelaskan pihaknya akan terus mendorong pembentukan pansus bansos tersebut. Pihaknya saat ini masih melihat kondisi APBD murni tahun 2022. 
 
"Oktober APBD murni selesai, kita lihat di November apakah dijadwalkan atau tidak oleh Bamus. Masalahnya pansus ini sudah atensi dari Ketua DPRD Kota Tangerang (Gatot Wibowo)," kata Anggiat.
 
Politisi dari partai NasDem itu mengatakan ucapan Turidi terkait pansus bansos itu salah. Menurutnya, tidak ada kaitannya dengan naskah akademik. 
 
"Pansus bansos yang lagi direncanakan, bukan pansus raperda. Jadi tidak ada hubungannya dengan naskah akademik," ucap dia.
 
Anggiat menjelaskan, dengan dibentuknya pansus bansos itu DPRD dapat melakukan pengawasan penanganan dan penyaluran bansos yang dilakukan oleh petugas pendamping program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan pekerja sosial masyarakat (PSM). Selain itu, DPRD dapat mengetahui data-data keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan dari pemerintah tersebut.
 
Baca: Empat Perangkat Desa di Bengkulu Terjaring OTT Pungli BLT
 
"Kita harus dorong itu tetap dibuat. Tujuan pansus bansos adalah sebagai fungsi pengawasan yang melekat dalam tugas pokok anggota DPRD," jelasnya.
 
Anggiat menambahkan, pihaknya menggencarkan pansus bansos itu dibentuk. Lantaran selain program bansos dari pemerintah pusat melalui Kemensos, ada beberapa kategori program bansos yang  dianggarkan dari APBD Kota Tangerang, seperti bansos Tangerang Peduli Sesama. Selain itu sebagai petugas yang menangani penyaluran bansos, TKSK dan PSM menerima honor dari APBD Kota Tangerang.
 
"Jadi banyak anggaran yang digunakan berasal dari APBD. tugas kita harus melakukan pengawasan itu," tuturnya.
 
Formasi pansus bansos itu sendiri telah terbentuk, di mana terdiri dari 30 anggota dewan. Jumlah itu dipecah menjadi 2 Zona A dan B. Tugas mereka yakni mengawasi dan menyelidiki penyaluran Bansos di 13 Kecamatan.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif