Bupati Jember Faida saat apel bersama Pengawas Protokol Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha. (Foto: ANTARA/Istimewa)
Bupati Jember Faida saat apel bersama Pengawas Protokol Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha. (Foto: ANTARA/Istimewa)

Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember: Kita Tunggu Saja

Nasional dprd
Antara • 23 Juli 2020 18:15
Jember: Bupati Jember Faida merespons keputusan hak menyatakan pendapat DPRD setempat, yang memberhentikannya sebagai bupati secara politik melalui rapat paripurna.
 
"Kita tunggu saja apa dewan melaksanakan (pemakzulan) dengan mengirim berkas putusan ke Mahkamah Agung. Baru nanti kita siapkan respons kita," kata Faida, melansir Antara, Kamis, 23 Juli 2020.
 
DPRD Jember melalui tujuh fraksi sepakat mengusulkan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat pada Rabu, 22 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember secara politik tidak berpengaruh banyak pada aktivitas bupati perempuan pertama dalam menjalankan tugasnya sebagai orang pertama di Jember dan roda birokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 
"Saat ini, kami tetap menjalankan tugas dan utamanya fokus keselamatan masyarakat dan penanganan covid-19," ungkapnya.
 
Baca juga:Pemakzulan Bupati Faida Harus Seizin Mahkamah Agung
 
Faida mengaku sudah mengirimkan jawaban secara tertulis pendapatnya tentang tindakan DPRD Jember, sebanyak 21 halaman. Melalui surat itu, ia mempertanyakan pemenuhan aspek prosedural atau aspek formil usul hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember.
 
Menurutnya, penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai hak DPRD kabupaten pada dasarnya bukanlah hak yang sifatnya bebas. Melainkan hak yang dalam pelaksanaannya terikat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penggunaan hak tersebut.
 
Faida pun menyinggung soal Pasal 78 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengamanatkan pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat, materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
 
"Dalam surat yang dikirimkan kepada Bupati Jember tidak disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 78 ayat (2) PP 12 tahun 2018. Salah satunya tidak disertai dengan lampiran dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat," kata Faida melalui penjelasan tertulisnya.
 
Baca juga:7 Bocah Ditahan Gara-gara Terlibat Tawuran
 
Ia menambahkan tidak dilampirkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh pengusul hak menyatakan pendapat telah membawa kerugian kepada dirinya sebagai Bupati Jember. Karena pihaknya tidak dapat mengetahui secara pasti dan mendalam mengenai materi dan alasan pengajuan usulan pendapat oleh DPRD.
 
"Selain membawa kerugian bagi Bupati, dari aspek hukum sebagai konsekuensi tidak diserahkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat juga menyebabkan usulan hak menyatakan pendapat itu tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat (2) PP 12 tahun 2018," jelasnya.
 
Sebelumnya, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan pemakzulan Bupati Jember Faida, karena dinilai melanggar sumpah dan jabatan, sehingga patut mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian tetap atau sementara.
 
"Kami menganggap Bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa Bupati dimakzulkan," kata Itqon.
 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif