Bupati Jember, Faida. (Foto: Metro TV)
Bupati Jember, Faida. (Foto: Metro TV)

Pemakzulan Bupati Faida Harus Seizin Mahkamah Agung

Nasional dprd
Amaluddin • 23 Juli 2020 17:36
Surabaya: Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro APOD) Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun, memastikan Faida masih sebagai Bupati Jember. Meskipun, DPRD Kabupaten Jember melayangkan pemakzulan terhadap Faida.
 
"Ketentuan Undang-Undang, Bupati Faida tidak bisa langsung turun atau diturunkan begitu saja. Ada sejumlah proses yang harus dilalui sampai Faida turun dari jabatannya," kata Jempin, Kamis, 23 Juli 2020.
 
Ia menjelaskan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil paripurna DPRD Jember tentang pemakzulan Faida, harus diuji secara hukum di Mahkamah Agung (MA).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam UU ada batas waktu 30 hari untuk Mahkamah Agung (MA) menguji materi pemakzulan tersebut," jelasnya.
 
Menurut Jempin, sah atau tidaknya pemakzulan Faida bergantung pada hasil kajian hukum MA. Setelah hasil kajian hukum MA turun ke DPRD Jember, baru diajukan ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
 
Baca juga:DPRD Jember Sepakat Usulan Pemberhentian Bupati Faida
 
"Dalam konteks ini, Gubernur Jatim hanya menerima usulan dari DPRD Jember, yang sudah memiliki hasil kajian MA," ungkap dia.
 
Proses selanjutnya, lanjut Jempin, usulan dari DPRD Jember harus melalui proses di Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada keputusan, baru akan diserahkan kepada Gubernur Jatim.
 
"Intinya, jika hasil uji materi di MA secara hukum tidak bisa diberhentikan, usulan pemakzulan tidak bisa diteruskan," tegas dia.
 
Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat, pada Rabu, 22 Juli 2020. Ada sejumlah alasan DPRD memakzulkan bupati perempuan pertama di Jember itu.
 
Di antaranta, Bupati Jember diduga melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penilaian kinerja bupati dan jajarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan tata kelola keuangan daerah, hingga pelanggaran kebijakan pengadaan barang dan jasa diduga melanggar ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018.
 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif