Tangerang: Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan bantuan sosial tunai senilai Rp600 ribu kepada 1.178 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan diserahkan kepada warga terdampak covid-19 di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.
"Yang diberikan berupa bantuan langsung tunai per kepala keluarga sebesar Rp600 ribu dan juga paket sembako untuk jaring pengaman sosial (social safety net) warga di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang," ujarnya di Kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa, 23 Juni 2020.
Juliari menuturkan pihaknya akan memperpanjang masa penyaluran bantuan tunai hingga Desember 2020. Namun jumlahnya dikurangi hanya Rp300 ribu per KPM. Regulasi terkait bantuan tunai itu pun akan dibahas dengan legislator RI.
Baca juga: Puluhan Orang di Magelang Terjaring Razia Masker
"Kami bekerja selalu dalam ranah pengawasan DPR. Khususnya dari timwas. Prinsipnya, perbaikan data penerima dan jadwal hingga pemberitahuan, kami tidak bekerja sendirian," jelasnya.
Selain itu ia memastikan distribusi bansos tunai tak lepas dari kerja sama dengan pemerintah daerah. "Tentunya kita sangat berharap terus bekerja sama dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah kabupaten/kota," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan, proses penyaluran bansos tunai akan langsung dievaluasi oleh pemerintah. Puan memberikan catatan bantuan sosial ditujukan untuk siapa dan apakah KPM benar-benar merasakan manfaatnya.
"Tiga bulan sudah berjalan. Tentu nanti kita akan evaluasi program bansos ini. Saya berharap ke depan, data penerima bisa diperbaiki kalau masih ada masalah-masalah dan kita bisa memahami itu," ungkap Puan.
Baca juga: Belitung Timur Terapkan Sistem Baru Layanan Kependudukan
Puan menuturkan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bansos tunai disalurkan tepat sasaran. Bantuan pemerintah hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Menurut dia, ada beberapa evaluasi terkait penyaluran bansos pemerintah. Salah satunya terkait perbaikan data dan waktu pembagian bantuan sosial yang tidak diketahui warga.
"Saya berharap terkait data itu kemudian bisa diperbaiki dan soal tanggal ini penting sekali, agar mereka datang tepat waktu. Tadi saya tanya (warga) tanggal berapa biasanya dapat (bansos)? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya itu tidak diputuskan," ungkap Puan.
Tangerang: Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan bantuan sosial tunai senilai Rp600 ribu kepada 1.178 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan diserahkan kepada warga terdampak covid-19 di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.
"Yang diberikan berupa bantuan langsung tunai per kepala keluarga sebesar Rp600 ribu dan juga paket sembako untuk jaring pengaman sosial (social safety net) warga di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang," ujarnya di Kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Selasa, 23 Juni 2020.
Juliari menuturkan pihaknya akan memperpanjang masa penyaluran bantuan tunai hingga Desember 2020. Namun jumlahnya dikurangi hanya Rp300 ribu per KPM. Regulasi terkait bantuan tunai itu pun akan dibahas dengan legislator RI.
Baca juga:
Puluhan Orang di Magelang Terjaring Razia Masker
"Kami bekerja selalu dalam ranah pengawasan DPR. Khususnya dari timwas. Prinsipnya, perbaikan data penerima dan jadwal hingga pemberitahuan, kami tidak bekerja sendirian," jelasnya.
Selain itu ia memastikan distribusi bansos tunai tak lepas dari kerja sama dengan pemerintah daerah. "Tentunya kita sangat berharap terus bekerja sama dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah kabupaten/kota," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani, menjelaskan, proses penyaluran bansos tunai akan langsung dievaluasi oleh pemerintah. Puan memberikan catatan bantuan sosial ditujukan untuk siapa dan apakah KPM benar-benar merasakan manfaatnya.
"Tiga bulan sudah berjalan. Tentu nanti kita akan evaluasi program bansos ini. Saya berharap ke depan, data penerima bisa diperbaiki kalau masih ada masalah-masalah dan kita bisa memahami itu," ungkap Puan.
Baca juga:
Belitung Timur Terapkan Sistem Baru Layanan Kependudukan
Puan menuturkan pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bansos tunai disalurkan tepat sasaran. Bantuan pemerintah hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Menurut dia, ada beberapa evaluasi terkait penyaluran bansos pemerintah. Salah satunya terkait perbaikan data dan waktu pembagian bantuan sosial yang tidak diketahui warga.
"Saya berharap terkait data itu kemudian bisa diperbaiki dan soal tanggal ini penting sekali, agar mereka datang tepat waktu. Tadi saya tanya (warga) tanggal berapa biasanya dapat (bansos)? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya itu tidak diputuskan," ungkap Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
