Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyatakan menerima konsesi pertambangan dari pemerintah, usai melakukan konsolidasi nasional organisasi pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024. Pertambangan yang kemungkinan dikelola yakni batubara.
"Memang itu (batubara) sementara yang kami terima dari peraturan pemerintahnya juga menyebut gitu. Peraturan Pemerintah 25/2024 juga menyebut itu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.
Ia mengatakan untuk lokasi pasti belum ditentukan. Muhammadiyah masih perlu membicarakan dengan pemerintah.
"Terutama dengan Pak Presiden Jokowi, Pak Menteri Bahlil, dan juga mungkin menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," ujar dia.
Abdul mengatakan pihaknya belum memastikan langkah lanjutan usai keputusan menerima konsesi tambang. Namun, menemui menteri terkait atau mengurus badan hukum, kemungkinan akan dilakukan di tahap awal.
"Bisa dua-duanya, bisa ketemu dulu, kan menteri sudah datang ke PP Muhammadiyah dan menyampaikan itu dan juga sudah menawarkan ke Muhammadiyah," terangnya.
Ia menyatakan Muhammadiyah segera menyiapkan pembentukan badan usaha dari sektor pertambangan yang bakal dikelola. Menurut dia, usaha pertambangan itu bakal menjadi bagian Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).
"Insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," jelas dia.
Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menyatakan menerima konsesi pertambangan dari pemerintah, usai
melakukan konsolidasi nasional organisasi pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024. Pertambangan yang kemungkinan dikelola yakni batubara.
"Memang itu (batubara) sementara yang kami terima dari peraturan pemerintahnya juga menyebut gitu. Peraturan Pemerintah 25/2024 juga menyebut itu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.
Ia mengatakan untuk lokasi pasti belum ditentukan. Muhammadiyah masih perlu membicarakan dengan pemerintah.
"Terutama dengan Pak Presiden Jokowi, Pak Menteri Bahlil, dan juga mungkin menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," ujar dia.
Abdul mengatakan pihaknya belum memastikan langkah lanjutan usai keputusan menerima konsesi tambang. Namun, menemui menteri terkait atau mengurus badan hukum, kemungkinan akan dilakukan di tahap awal.
"Bisa dua-duanya, bisa ketemu dulu, kan menteri sudah datang ke PP Muhammadiyah dan menyampaikan itu dan juga sudah menawarkan ke Muhammadiyah," terangnya.
Ia menyatakan Muhammadiyah segera menyiapkan pembentukan badan usaha dari sektor pertambangan yang bakal dikelola. Menurut dia, usaha pertambangan itu bakal menjadi bagian Badan Usaha Milik
Muhammadiyah (BUMM).
"Insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)