Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyelenggarakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu-Minggu (27-28 Juli 2024). Ada sejumlah hal yang dibahas dalam konsolidasi itu, termasuk izin kelola tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Termasuknya (membahas izin kelola tambang), akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis, di Kampus Unisa Yogyakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri para pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Arif menyebut PP Muhammadiyah mengundang 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dalam pertemuan yang digelar tertutup itu.
"Kalau yang sesinya tertutup. Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers besok," jelas Arif.
Arif mengatakan konsolidasi tersebut agenda rutin organisasi untuk membahas beragam hal, termasuk untuk berkomunikasi antarpimpinan wilayah. Selain izin kelola tambang, agenda kosolidasi tersebut membahas Kalender Hijriah Global Tunggal dan peran strategis organisasi dalam pemajuan ekonomi.
"Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya," ungkapnya.
Di tengah jalannya rapat konsolidasi itu, PP Muhammadiyah didemo sekelompok masyarakat, yakni Forum Cik Ditiro, di luar gedung pertemuan. Massa forum tersebut telah kadung kecewa dengan kabar Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang.
'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang', demikian salah satu tulisan spanduk yang dibawa massa tersebut.
Poster itu seolah sebagai sindiran tak langsung atas dua ormas keagamaan, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua ormas tersebut dikenal berbeda pendapat soal doa qunut, doa yang dipakai sebagian umat islam ketika salat subuh. Di sisi lain, keduanya satu suara dalam menerima izin pengelolaan tambang bagi ormas.
NU sudah lebih awal menyatakan menerima izin pengelolaan tambang. Muhammadiyah tengah memplenokan hal itu, meski salah satu pengurus mereka sudah menyebut menerima lewat media arus utama.
Massa Forum Cik Ditiro juga membentangkan spanduk 'Petaka Tambang - Transisi Pemerintahan'. Kemudian, ada juga poster berbunyi, 'Muhammadiyah, Ingat Kyai Ahmad Dahlan, Bukan Jokowi & Bahlil'.
Massa tersebut melakukan aksi tanpa koar-koar dengan pengeras suara. Mereka menyampaikan protes dengan mulut tertutup lakban hitam.
Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyelenggarakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu-Minggu (27-28 Juli 2024). Ada sejumlah hal yang dibahas dalam konsolidasi itu, termasuk izin kelola
tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Termasuknya (membahas izin kelola tambang), akan dijelaskan latar belakangnya. Besok (Minggu) akan dijelaskan sangat komprehensif," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis, di Kampus Unisa Yogyakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri para pengurus Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Arif menyebut PP Muhammadiyah mengundang 35 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dalam pertemuan yang digelar tertutup itu.
"Kalau yang sesinya tertutup. Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers besok," jelas Arif.
Arif mengatakan konsolidasi tersebut agenda rutin organisasi untuk membahas beragam hal, termasuk untuk berkomunikasi antarpimpinan wilayah. Selain izin kelola tambang, agenda kosolidasi tersebut membahas Kalender Hijriah Global Tunggal dan peran strategis organisasi dalam pemajuan ekonomi.
"Kalau yang kayak tambang dan sebagainya ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah, besok akan disebutkan nama-namanya," ungkapnya.
Di tengah jalannya rapat konsolidasi itu, PP Muhammadiyah didemo sekelompok masyarakat, yakni Forum Cik Ditiro, di luar gedung pertemuan. Massa forum tersebut telah kadung kecewa dengan kabar Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang.
'Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang', demikian salah satu tulisan spanduk yang dibawa massa tersebut.
Poster itu seolah sebagai sindiran tak langsung atas dua ormas keagamaan, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua ormas tersebut dikenal berbeda pendapat soal doa qunut, doa yang dipakai sebagian umat islam ketika salat subuh. Di sisi lain, keduanya satu suara dalam menerima izin pengelolaan tambang bagi ormas.
NU sudah lebih awal menyatakan menerima izin pengelolaan tambang. Muhammadiyah tengah memplenokan hal itu, meski salah satu pengurus mereka sudah menyebut menerima lewat media arus utama.
Massa Forum Cik Ditiro juga membentangkan spanduk 'Petaka Tambang - Transisi Pemerintahan'. Kemudian, ada juga poster berbunyi, 'Muhammadiyah, Ingat Kyai Ahmad Dahlan, Bukan Jokowi & Bahlil'.
Massa tersebut melakukan aksi tanpa koar-koar dengan pengeras suara. Mereka menyampaikan protes dengan mulut tertutup lakban hitam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
