Tugu Kujang di Kota Bogor, Jawa Barat. (ANT/Yulius Satria Wijaya)
Tugu Kujang di Kota Bogor, Jawa Barat. (ANT/Yulius Satria Wijaya)

DPRD Ingin Jabar Tetap Satu

Nasional pemekaran daerah Pemekaran Bogor Raya
ant • 21 Agustus 2019 15:39
Bandung: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengaku belum menerima usulan wacana pemekaran provinsi baru, yakni Provinsi Bogor Raya. Usulan itu diwacanakan oleh Wali Kota dan Bupati Bogor Bima Arya dan Ade Yasin.
 
"Terkait Provinsi Bogor Raya belum ada masukan ke kita, apalagi masukan secara resmi. Berbicara usulan pembentukan provinsi baru dari wilayah Jabar saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu," kata Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Rabu, 21 Agustus 2019.
 
Secara pribadi, sambung Ineu, Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar. Hal itu lantaran Provinsi Jabar selama ini diwakili oleh tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan, dan wilayah Bogor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jabar menuturkan terkait kewilayahan saat ini yang menjadi sorotan adalah moratorium daerah otonom baru (DOB) pemekaran wilayah di Provinsi Jabar yakni Garut Selatan, Bogor, dan Sukabumi.
 
"Jadi kemarin itu ada pandangan lebih kepada pemekaran kabupaten/kota di Jabar bukan pemekaran provinsi," kata Ineu.
 
Baca:Bogor Ingin Jadi Provinsi
 
Dia mengatakan idealnya Jabar memiliki 38 hingga 40 kabupaten/kota supaya pembangunan dan pelayanan publik lebih terjangkau masyarakat. Namun saat ini Jabar hanya memiliki 27 kota/kabupaten.
 
DPRD Jabar, kata Ineu, selalu mendorong upaya pemekaran daerah tingkat dua tersebut di Jabar.
 
"Namun karena ada moratorium DOB dari pemerintah pusat, belum lanjut proses di pusatnya. Tapi di tingkat pemerintah provinsinya sudah selesai yang tiga calon DOB ini," kata Ineu.
 
Menurut dia, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan memekarkan wilayahnya supaya bisa lebih maju dan layanan publik lebih terjangkau. Hanya saja, syarat pemekaran wilayah ini tidaklah mudah.
 
"Tetapi tidak mudah memang karena ada persyaratan sebelumnya. Ada juga kabupaten yang masuk di kami, di pemerintah, tapi persyaratan belum memenuhi, kembali lagi ke daerah. Memang itu memerlukan waktu yang panjang," katanya.
 
Baca:Ridwan Kamil Tak Setuju Pemekaran Provinsi Bogor Raya
 
Senada dengan Ineu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak ingin ada pemekaran di tingkat provinsi. Ia lebih menyetujui pemekaran dilakukan daerah tingkat kabupaten/kota di Jabar.
 
Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut pemekaran di daerah tingkat II diperlukan untuk membenahi pelayanan publik berada di kabupaten/kota
 
"Karena aksi utama dari pelayanan publik itu bukan di provinsi dalam pandangan saya," ujar Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Beberapa daerah di kabupaten/kota Jabar memiliki luas wilayah yang berbeda. Bahkan tak jarang warga harus menempuh jarak jauh dan waktu yang lama untuk mengurus berbagai administrasi di kabupaten/kota.
 
Hal itu pun yang mendorong Emil untuk melakukan pemekaran di daerah tingkat II seperti Sukabumi Selatan, Garut Selatan dan Bandung Timur. Bahkan pemekaran daerah tingkat II tersebut menjadi janji politik Emil saat kampanye di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
 
"Kalau kabupaten terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, Tasikmalaya. Maka jangan heran ada cerita ngurus KTP enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam. Jadi saya cenderung wacana pemekaran fokus untuk daerah tingkat II yang sekarang sedang di moratorium," ungkapnya.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif