Jabar Lanjutkan Pembangunan TPPAS Lulut Nambo

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melanjutkan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo, di Kabupaten Bogor, yang sempat terhenti. Keputusan untuk melanjutkan proyek strategis itu diumumkan langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Selasa, 23 Maret 2021. Pemprov Jawa Barat telah memilih mitra baru yang berasal dari Jerman, yakni Euwelle Environmental Technology (EET). Sebelumnya, pembangunan TPPAS Lulut Nambo sejak 2017 dilakukan konsorsium Panghegar Energy Indonesia dan PT Jasa Sarana yang membentuk perusahaan khusus, yaitu PT Jabar Bersih Lestari. Mereka bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, karena adanya kendala biaya serta teknologi yang tidak tepat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akhirnya memilih EET. "Ini adalah arahan saya, memberhentikan investor terdahulu," kata Emil, di Gedung Pakuan, Bandung. Baca juga: Bandar Lampung Kaji Pengolahan Sampah TPA Bakung jadi Briket Emil memastikan pemilihan investor baru berdasarkan kajian matang, terutama dengan mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan. "Kita memilih lebih teliti. Jangan terbuai oleh hal luar biasa, ternyata enggak ada uang, teknologi ngaco, dan lain-lain," katanya. Dengan investor baru, Emil berharap TPPAS Lulut Nambo bisa segera beroperasi dengan menerapkan teknologi yang tepat yakni maximum yield technology (MYT). Teknologi ini dapat mengekstraksi potensi energi maksimum dari sampah rumah tangga dengan kombinasi teknologi pengolahan inovatif yaitu mechanical separation dan biological drying yang menghasilkan RDF, kompos dan biogas. "Kami akan melihat komitmen pengerjaan. Jika sukses, ini akan ada lagi. Kita butuh 3-4 proyek yang sama, sehingga Jawa Barat dikenal sebagai provinsi ramah lingkungan. Tak ada sampah tak didaur ulang. Semua kita bereskan dan bernilai uang," lanjut dia. Jawa Barat, tambahnya, juga akan menyiapkan pembangunan TPPAS di Karawang, Purwakarta, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.     Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtias mengatakan, pembangunan TPPAS Lulut Nambo pernah dilakukan pada 2017 dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Saat itu lelang TPPAS seluas 15 hektare ini dimenangkan konsorsium Panghegar Energy Indonesia dan PT Jasa Sarana yang membentuk perusahaan khusus PT Jabar Bersih Lestari. Namun, dalam perjalanannya PT JBL gagal memenuhi target operasional pada Juni 2020 akibat terkendala biaya. "Tapi kami terus berkomitmen untuk membantu permasalahan pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok serta Kota Tangerang Selatan. Makanya terus membangun TPPAS Regional Lulut Nambo," tambahnya. Prima juga menyebutkan kapasitas TPPAS Lulut Nambo mencapai 1.650-1800 ton per hari. Dengan dilanjutkannya pembangunan tersebut, menurutnya kini PT JBL melanjutkan pembangunan TPPAS Regional Lulut Nambo dengan mengubah struktur kepemilikan. Baca juga: PLTSa Bantar Gebang Hasilkan Listrik 783,63 MWh pada 2020 PT Jasa Sarana menjadi pemegang saham pengendali (mayoritas). BUMD tersebut kemudian mencari mitra strategis untuk bekerja sama dalam melanjutkan pembangunan dan pengelolaan proyek. "Dipilihlah mitra asal negara Jerman yaitu Euwelle Environmental Technology (EET). Dengan total investasi USD 133,3 juta," jelasnya. Menurut Prima, pemilihan EET berdasarkan sejumlah penilaian, salah satunya terkait teknologi yang digunakan. Perusahaan Jerman itu berpengalaman menerapkan maximum yield technology di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Teknologi MYT ini dianggap tepat karena sesuai dengan rencana pengolahan sampah menjadi RDF (refuse derived fuel) yakni bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang sesuai dengan kontrak jual beli yang telah dilakukan bersama PT Indocement. "Jadi perusahaan Jerman ini sudah berpengalaman. Selain itu pemilihan mitra ini juga melalui proses bisnis yang transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta melibatkan tenaga ahli teknis maupun manajemen," terangnya.     Disinggung pembiayaan pembangunan TPPAS Lulut Nambo, menurutnya bersumber dari sejumlah mitra pendanaan seperti PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Bank BJB. Adapun sumber pendapatan antara lain berasal tipping fee yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hasil penjualan RDF dan hasil pengolahan lainnya. Ia membeberkan, untuk besaran tipping fee yang akan dibebankan ke kabupaten/kota sebesar Rp125 ribu per ton. "Kontruksi TPPAS Regional Lulut Nambo akan dilanjutkan kembali pada pertengahan  2021 dan diharapkan akan beroperasi secara optimal pada akhir 2021." Perwakilan EET memastikan pihaknya akan berkomitmen membangun TPPAS. Terlebih, hal ini bukan yang pertama karena sudah dilakukannya di sejumlah negara lain seperti Thailand dan Vietnam yang memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia. Perusahaan asal Jerman ini sudah menyusun rencana kerja yang akan dilakukan. Nantinya pun akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah kabupaten/kota bersama PT Indocement selaku pembeli RDF. Dengan begitu, mereka berkomitmen untuk mengerjakan proyek ini sehingga optimistis sudah bisa dioperasikan pada akhir 2021. (Bayu Anggoro)