Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan kebijakan pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai 1 September hingga 28 November 2020. Pemutihan pajak juga untuk pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya.
"Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pemerintah berharap masyarakat dapat terbantu sebagian bebannya dengan pemutihan sanksi PKB maupun BBNKB," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 31 Agustus 2020.
Khofifah mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan stimulus yang telah diberikan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mengingat selama pandemi covid-19, Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB sejak 3 April 2020.
Baca juga: Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Bersihkan Makam
Selanjutnya mulai 12 Juni hingga 31 Agustus, stimulus pajak kembali dikeluarkan dengan memberikan 'diskon corona' untuk kendaraan roda dua sebesar 15 persen dan kendaraan roda empat sebesar lima persen.
"Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan. Maka dalam situasi seperti saat ini, kita berharap stimulus pemutihan mampu menggairahkan kesadaran wajib pajak di Jatim," ungkapnya.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Khofifah mengakui antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam menunaikan kewajibannya. Ia pun berterima kasih atas kesadaran wajib pajak di Jatim yang begitu antusias.
"Termasuk jajaran Samsat yang telah berkoordinasi dengan baik bersama Ditlantas Polda Jatim dan Jasaraharja," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Jatim Boedi Prijo Soeprajitno, menambahkan selama periode pemberian 'diskon corona' pada 12 Juni sampai 27 Agustus, tercatat sebanyak 3.227.446 wajib pajak. Dari transaksi tersebut, pendapatan yang diterima dari PKB sebesar Rp1,33 triliun.
"Selama pemberian diskon, Gubernur Khofifah telah menggulirkan diskon pajak sebesar Rp115,7 miliar untuk lebih dari tiga juta wajib pajak di Jatim. Ini terobosan yang pertama kali di Indonesia dan berhasil menarik antusiasme yang tinggi dari masyarakat di Jatim," imbuhnya.
Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan kebijakan pemutihan sanksi administratif
pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mulai 1 September hingga 28 November 2020. Pemutihan pajak juga untuk pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya.
"Di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pemerintah berharap masyarakat dapat terbantu sebagian bebannya dengan pemutihan sanksi PKB maupun BBNKB," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 31 Agustus 2020.
Khofifah mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan stimulus yang telah diberikan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mengingat selama pandemi covid-19, Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB sejak 3 April 2020.
Baca juga:
Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Bersihkan Makam
Selanjutnya mulai 12 Juni hingga 31 Agustus, stimulus pajak kembali dikeluarkan dengan memberikan 'diskon corona' untuk kendaraan roda dua sebesar 15 persen dan kendaraan roda empat sebesar lima persen.
"Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan. Maka dalam situasi seperti saat ini, kita berharap stimulus pemutihan mampu menggairahkan kesadaran wajib pajak di Jatim," ungkapnya.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Khofifah mengakui antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam menunaikan kewajibannya. Ia pun berterima kasih atas kesadaran wajib pajak di Jatim yang begitu antusias.
"Termasuk jajaran Samsat yang telah berkoordinasi dengan baik bersama Ditlantas Polda Jatim dan Jasaraharja," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Jatim Boedi Prijo Soeprajitno, menambahkan selama periode pemberian 'diskon corona' pada 12 Juni sampai 27 Agustus, tercatat sebanyak 3.227.446 wajib pajak. Dari transaksi tersebut, pendapatan yang diterima dari PKB sebesar Rp1,33 triliun.
"Selama pemberian diskon, Gubernur Khofifah telah menggulirkan diskon pajak sebesar Rp115,7 miliar untuk lebih dari tiga juta wajib pajak di Jatim. Ini terobosan yang pertama kali di Indonesia dan berhasil menarik antusiasme yang tinggi dari masyarakat di Jatim," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
