Calon Presiden Interpol Asal UAE Dituduh Lakukan Penyiksaan

Lyon: Kepala Pasukan Keamanan Uni Emirat Arab (UAE), Jenderal Ahmed Nasser Al-Raisi yang mencalon diri sebagai presiden Komisi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) dituduh melakukan penyiksaan. 
 
Hal ini diketahui menambah kekhawatiran akan badan kepolisian global yang berdiri sejak 1923 tersebut, berisiko dikooptasi oleh rezim represif. 
 
Dilansir dari Yahoo News, Kamis, 25 November 2021, Al-Raisi telah mengupayakan pemilihan untuk peran seremonial dan sukarela sejak tahun lalu. Upayanya mengikuti tahun-tahun pendanaan yang murah hati untuk badan yang berbasis di Lyon, Prancis tersebut oleh pemerintah UAE.
Selain itu, terdapat tuduhan sistem Interpol yang disebut “red notices” untuk pencarian tersangka telah disalahgunakan guna menganiaya pembangkang politik. 
 
Perwira veteran yang mengawasi kerja sama internasional negara dalam masalah kepolisian, Sarka Havrankova dari Republik Ceko disebut menjadi satu-satunya yang menentang Al-Raisi dalam pemilihan di Majelis Umum Interpol tahun ini. Majelis akan diadakan di Turki untuk menentukan pemimpin untuk masa jabatan empat tahun.
 
“Pemilihan Jenderal Al-Raisi akan merusak misi dan reputasi Interpol dan sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menjalankan misinya secara efektif,” tulis tiga anggota Parlemen Eropa dalam surat tertanggal 11 November kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen. 
 
Sementara posisi presiden bersifat simbolis, dukungan jenderal oleh 195 anggota kelompok tersebut “akan mengirim sinyal ke pemerintah otoriter lainnya”, menggunakan Interpol untuk mengejar kritik di luar negeri “tidak apa-apa”, kata asisten profesor yang berspesialisasi dalam represi transnasional di Universitas A&M Texas, Edward Lemon.
 
Pada Oktober 2020, 19 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk Human Rights Watch (HRW) menyatakan, prihatin terkait kemungkinan pilihan Al-Raisi. HRW menggambarkan sebagai “bagian dari aparat keamanan yang terus menargetkan kritik damai secara sistematis”.
 
Keluhan ‘penyiksaan’ pun diajukan terhadap jenderal tersebut dalam beberapa bulan terakhir di Prancis dan Turki. Keduanya menjadi tuan rumah sidang umum di Istanbul pekan ini.