Dua entitas utama, yaitu Syrian Salvation Government (SSG) dan Syrian Interim Government (SIG), mengatur wilayah yang terbebas dari kendali rezim Assad.
Kedua entitas ini menawarkan model pemerintahan yang berbeda, meskipun keduanya menghadapi kritik terkait hak asasi manusia (HAM) dan transparansi tata kelola.
Bukan ide yang buruk untuk melihat kedua pemerintahan ini untuk memprediksi akan seperti apa pemerintahan Suriah nantinya tanpa Bashar al-Assad, yuk simak.
Syrian Salvation Government (SSG)
Sejarah dan Struktur PemerintahanSSG didirikan pada November 2017 oleh Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), sebuah kelompok Islamis yang memimpin wilayah barat laut Suriah. Pemerintahan ini berbasis di Idlib dan kemudian meluas ke Damaskus setelah serangan besar pada 2024.
SSG memiliki struktur pemerintahan yang otoriter dengan dua cabang utama: Majelis Shura Umum yang bertugas legislasi dan badan eksekutif yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.
SSG sering disebut sebagai proyek pembangunan negara oleh Abu Mohammad al-Julani, pemimpin HTS. Strategi utamanya adalah menciptakan legitimasi dengan menyediakan layanan publik, meskipun HTS tetap mempertahankan kontrol militer dan administratif yang signifikan.
Kebijakan Ekonomi dan Infrastruktur
Ekonomi wilayah SSG bergantung pada pajak lokal, perbatasan strategis dengan Turki, dan bantuan internasional. Salah satu perbatasannya menghasilkan pendapatan hingga USD 1 juta per bulan.
Namun, pengelolaan ekonomi sering kali dikendalikan oleh HTS, dengan praktik korupsi dan monopoli perdagangan minyak menjadi masalah utama.
Namun, SSG juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola kritik publik. Demonstrasi di Kfar Takharim pada 2019, akibat pajak pada barang kebutuhan pokok seperti minyak zaitun dan roti, menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan warga.
Perombakan pemerintah beberapa kali dilakukan untuk meredakan kemarahan, namun langkah ini dinilai hanya mengganti figur tanpa mengubah kebijakan yang menekan.
Di sektor pendidikan tahun 2020, SSG menghadapi kemunduran signifikan karena kehilangan dukungan dari organisasi internasional.
Sebanyak 20% dari 7.000 guru di Idlib meninggalkan profesinya akibat pemotongan dana bantuan, menyebabkan banyak sekolah bergantung pada guru sukarelawan.
Sementara itu, sektor kesehatan juga terpukul akibat penghentian bantuan internasional, dengan beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Maarat Masreen ditutup.
Kritik HAM dan Reputasi Internasional
SSG sering dikritik atas pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan terhadap lawan politik, pembatasan kebebasan media, dan kontrol sosial berbasis interpretasi ketat hukum Islam.
The Syrian Network for Human Rights tahun 2020 menunjukkan 182 penahanan pada 2019 yang melibatkan aktivis dan jurnalis. Selain itu, komunitas Druze dan Kristen di wilayah yang dikuasai SSG.
Dalam beberapa kasus, komunitas Kristen di wilayah yang sebelumnya dikuasai HTS melaporkan pengusiran dari tanah mereka, penyitaan properti, dan pembatasan dalam menjalankan ibadah.
Sebagai contoh, dalam masa lalu ketika HTS masih dikenal sebagai Jabhat al-Nusra, properti milik komunitas Kristen dan Druze sering kali disita sebagai bagian dari "hak mujahidin."
Meskipun HTS, melalui SSG, telah mencoba membangun citra baru yang lebih inklusif dengan menjamin perlindungan hak-hak minoritas, skeptisisme tetap ada.
Sejak 2022, HTS telah mengundang kelompok Kristen dan Druze untuk kembali ke wilayah Idlib dan bahkan mengembalikan properti yang sebelumnya disita. Namun, skeptis dari komunitas internasional tetap tinggi, mengingat perubahan ini baru dilakukan dalam dua tahun terakhir.
Syrian Interim Government (SIG)
Latar Belakang dan StrukturSIG didirikan pada 2013 oleh Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi. Berbasis di Azaz, SIG mengklaim sebagai representasi sah rakyat Suriah dan memimpin lebih dari 400 dewan lokal.
Universitas Aleppo Bebas, yang didirikan SIG pada 2015, telah meluluskan ribuan mahasiswa sebagai alternatif universitas milik rezim.
SIG memiliki struktur pemerintahan yang lebih inklusif dibandingkan SSG, dengan melibatkan perempuan dan perwakilan dari kelompok minoritas dalam administrasinya. Hal ini mencerminkan upaya SIG untuk membangun legitimasi melalui keberagaman.
Peran dalam Militer dan Administrasi
SIG memimpin Tentara Nasional Suriah (SNA), yang terdiri dari 22.000 personel dan didukung oleh Turki. SNA memegang peran penting dalam menstabilkan wilayah yang dikuasai SIG serta dalam melawan pasukan rezim Assad.
Namun, SNA mendapat kritik karena dianggap lebih bersifat milisi dibandingkan pasukan profesional dan terkadang melakukan pelanggaran terhadap kelompok minoritas seperti Kurdi.
Tantangan dan Ketergantungan dengan Turki
SIG menghadapi tantangan besar dalam membayar gaji pegawai dan mempertahankan stabilitas di wilayah yang terfragmentasi.
Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan SIG pada Turki, yang terlihat di hampir semua sektor layanan. Di Aleppo utara, misalnya, SIG secara administratif terhubung dengan tiga provinsi Turki: Gaziantep, Urfa, dan Kilis.
Pengambilan keputusan strategis di wilayah ini, seperti penggantian mata uang Suriah dengan lira Turki atau pembangunan infrastruktur, harus melalui persetujuan gubernur Turki yang bertanggung jawab atas masing-masing wilayah tersebut.
Ketergantungan ini tidak hanya memengaruhi layanan publik tetapi juga menimbulkan kritik terhadap independensi SIG.
Misalnya, sektor pendidikan di wilayah SIG sepenuhnya di bawah kendali Turki, termasuk penentuan jadwal ujian, kurikulum, dan evaluasi hasil ujian yang dilakukan di Turki.
Dalam banyak kasus, SIG hanya memiliki peran simbolis, dengan keputusan penting diambil oleh koordinator Turki tanpa keterlibatan penuh SIG.
Selain itu, desentralisasi dalam administrasi lokal sering kali menyebabkan perbedaan dalam penyediaan layanan antar wilayah. Sebagai contoh, subsidi roti di kota Azaz berbeda dengan yang ada di Marea, meskipun keduanya berada di bawah administrasi SIG.
Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi di antara dewan-dewan lokal yang sering kali membuat keputusan tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari SIG.
Ketergantungan yang berlebihan pada Turki juga memengaruhi sektor keamanan. Konsultan keamanan Turki memiliki kewenangan untuk memberhentikan pejabat lokal yang dianggap korup, namun implementasinya sangat bergantung pada karakter dan preferensi pribadi masing-masing konsultan, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian di lapangan.
Kondisi SSG Tahun 2024
Pada tahun 2024, situasi di Suriah mengalami perubahan signifikan dengan pengambilalihan Aleppo oleh Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) yang mengukuhkan posisi SSG sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut.HTS, di bawah kepemimpinan Abu Mohammad al-Julani, berusaha meningkatkan legitimasi melalui berbagai inisiatif, seperti distribusi bantuan makanan oleh Komisi Zakat Umum, penyediaan bahan bakar untuk mendukung produksi roti, dan peluncuran program "Together We Return" yang bertujuan merehabilitasi infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih.
Program ini juga dirancang untuk menarik simpati lokal dengan memfasilitasi reunifikasi keluarga pengungsi.
Selain itu, HTS menyusun strategi untuk meredakan ketegangan dengan kelompok minoritas seperti Kristen dan Kurdi melalui jaminan perlindungan dan inklusivitas budaya, termasuk promosi Aleppo sebagai "kota keragaman".
Meski demikian, kontrol militer yang ketat, laporan pelanggaran HAM, serta sikap skeptis dari komunitas internasional tetap menjadi tantangan utama bagi HTS dalam membangun kepercayaan dan stabilitas jangka panjang.
Baca Juga:
Siapa Hayat Tahrir al-Sham? Yang Melawan Pemerintah Suriah di Aleppo
Syrian National Army, Pemberontak Suriah yang Setia dengan Turki
Sosok Abu Mohammad al-Julani: Pemimpin Pemberontak Suriah
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
