Dalam wawancara bersama kantor berita Kan, Selasa 14 September, Bennet juga menolak untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas. Meskipun ada sejumlah kontak tingkat tinggi antara pemerintah baru Israel dan PA.
Bagi Bennett dirinya tidak bisa menerima pertemuan dengan sosok yang mendorong PA mengajukan tuduhan kejahatan perang terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan pembayaran tunjangan bulanan kepada tahanan keamanan, termasuk mereka yang dihukum karena membunuh orang Israel.
“Saya tidak melihat logika dalam bertemu seseorang yang menuntut tentara IDF di Den Haag dan menuduh mereka melakukan kejahatan perang, dan pada saat yang sama membayar gaji kepada teroris,” kata Bennett kepada penyiar publik Kan.
"Saya tidak melihat logika dalam bertemu dengannya,” tegasnya.
Pada Maret, Jaksa Kepala ICC mengumumkan bahwa dia membuka penyelidikan atas tindakan yang dilakukan oleh Israel dan Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sejak 13 Juni 2014. Permintaan Abbas ke Den Haag yang menyebabkan pembukaan dari penyelidikan.
Bennett mengatakan kepada para pemimpin Yahudi Amerika awal bulan ini bahwa dia tidak akan bertemu dengan Abbas, mengutip keputusan ketua PA untuk membawa Israel ke ICC.
Ditanya pada Selasa tentang pentingnya pertemuan itu dalam hal kebijakan pemerintah baru ke Palestina, Bennett menegaskan kembali keyakinannya bahwa tidak ada terobosan politik yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Sikap itu mempertahankan posisinya yang sudah lama berdiri bahwa tidak boleh ada negara Palestina.
"Saya menentang negara Palestina. Saya pikir itu akan menjadi kesalahan yang mengerikan," ucap Bennett.
"Aku tidak akan melakukan itu,” dia menegaskan.
Pada saat yang sama Bennett setuju dengan pendekatan Menteri Pertahana Benny Gantz untuk menjaga hubungan dan koneksi dengan pejabat Palestina untuk menjaga ketenangan dan koordinasi keamanan. Namun, tambahnya, saat ini tidak ada kemungkinan untuk memulai kembali pembicaraan damai dengan Palestina.
"Kami semua mengerti bahwa saat ini itu tidak relevan," katanya.
Israel dan PA secara historis mempertahankan kerja sama keamanan di Tepi Barat yang keduanya dianggap vital. Namun, hubungan keamanan diturunkan tahun lalu karena hubungan dengan Palestina memburuk di tengah kesibukan presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump yang tampaknya mendukung posisi Israel. Abbas mengatakan bahwa hubungan itu akan dipulihkan setelah Presiden AS Joe Biden menjabat pada Januari.
Bennett memberikan wawancara kepada ketiga jaringan TV utama, serta beberapa surat kabar dan situs berita, sebelum Yom Kippur.
Berbicara kepada situs berita Walla, Bennett mengatakan bahwa dia tahu banyak orang Israel marah kepadanya atas keputusannya untuk membentuk pemerintahan dengan partai-partai sayap kiri dan Arab Israel, tetapi dia mendukung langkah tersebut.
“Ada beberapa orang di antara masyarakat yang sangat kecewa dengan kenyataan bahwa pemerintah ini dibuat dan bagaimana ia diciptakan,” sebut Bennett.
“Saya berharap dan meminta mereka datang dengan pikiran terbuka dan menilai saya dan pemerintah dengan tindakan kami,” tambahnya.
Bennett, yang akan merotasi jabatan perdana menteri dengan pemimpin Yesh Atid Yair Lapid selama masa pemerintahan, mampu membentuk koalisi partai sayap kiri, tengah, dan sayap kanan, bersama dengan pihak Islam Ra'am, sebagian besar melalui tujuan bersama mereka untuk menggulingkan Benjamin Netanyahu dari jabatan perdana menteri.
Pemerintah baru, yang mulai menjabat pada Juni setelah empat pemilihan nasional sejak April 2019, terdiri dari delapan dari 13 partai yang memenangkan kursi dalam pemilihan 23 Maret: Yesh Atid, Biru dan Putih, Yisrael Beytenu, Partai Buruh, Partai Yamina, Baru Harapan, Meretz dan Ra'am.
Netanyahu dan sekutunya secara teratur mencerca Bennett karena mengandalkan dukungan Ra'am untuk membentuk pemerintahan pembagian kekuasaan. Meskipun Partai Likud yang dia pimpin melakukan upayanya sendiri untuk merayu partai Islam setelah pemilihan umum pada Maret.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
