Netanyahu mengatakan wilayah Dataran Tinggi Golan,"telah dan akan terus menjadi bagian dari Negara Israel".
Berbicara kepada wartawan selama kunjungan ke Zarzir, sebuah kota Palestina di utara Israel pada Selasa, Netanyahu menolak gagasan bahwa kedaulatan Israel di wilayah Suriah akan dilepaskan.
“Dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, kami tidak akan meninggalkan Golan. Itu akan tetap berada di bawah kedaulatan Negara Israel,” tegas Netanyahu, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis 11 Februari 2021.
Ketika ditanya tentang wilayah yang diperebutkan selama wawancara CNN pada Senin, Menteri Luar Negeri Blinken mengatakan bahwa meskipun pengakuan mantan Presiden Donald Trump atas Dataran Tinggi Golan sebagai Israel, ke depannya, kebijakan AS mengenai daerah tersebut akan bergantung pada situasi regional dan masa depan. Presiden Suriah Bashar al-Assad berkuasa di sana.
"Mengesampingkan legalitas sebagai masalah praktis, Golan sangat penting bagi keamanan Israel. Selama Assad berkuasa di Suriah, selama Iran hadir di Suriah, kelompok milisi yang didukung oleh Iran, rezim Assad itu sendiri - semua ini menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi Israel," kata Blinken.
"Pertanyaan hukum adalah sesuatu yang lain. Dan seiring waktu, jika situasinya berubah di Suriah, itu adalah sesuatu yang akan kami lihat," lanjut Menlu Blinken.
Dataran Tinggi Golan secara resmi diakui sebagai bagian dari Suriah ketika negara itu memperoleh kemerdekaan pada 1944 - bertahun-tahun sebelum Negara Israel didirikan.
Sebuah dataran tinggi strategis yang mengangkangi Israel dan Suriah dan menghadap ke Lebanon selatan, wilayah yang kaya sumber daya itu direbut oleh Israel selama perang Timur Tengah tahun 1967 dan kemudian dianeksasi.
Meskipun terjadi banyak perang, klaim, dan kontra-klaim, langkah tersebut tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Namun, mantan Presiden Trump pada Maret 2019 menandatangani perintah eksekutif yang mengakui klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan/ Langkah Trump dikecam para ahli sebagai pelanggaran hukum internasional, yang melarang negara memperoleh tanah secara paksa.
Pertanyaan apakah Presiden AS Joe Biden akan menganggap Golan sebagai salah satu rangkaian langkah kebijakan luar negeri era Trump untuk dibalikkan telah menjadi perhatian utama di antara kelompok-kelompok advokasi Suriah dan Palestina, serta komunitas hak asasi manusia internasional.
Tetapi pada Selasa, Netanyahu menolak gagasan bahwa Israel dapat menyerahkan kembali Golan kepada otoritas Suriah.
"Apa, haruskah kita mengembalikannya ke Suriah? Haruskah kita mengembalikan Golan ke situasi di mana pembantaian massal berbahaya?,” sebut Netanyahu seraya membahas situasi perang di Suriah.
Daerah kaya air
Golan diakui sebagai bagian dari Suriah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi 242 PBB menyerukan agar Israel menarik diri dari Golan dan wilayah lain yang didudukinya pada 1967, termasuk Gaza dan Tepi Barat.Namun, Israel telah berulang kali menolak untuk melakukannya, dan pada 1981 menyatakan wilayah tersebut secara resmi dianeksasi ke Israel.
Golan diperkirakan menyediakan sekitar sepertiga dari pasokan air tawar Israel. Air dari Golan mengalir ke Laut Galilea dan Sungai Yordan.
Dibandingkan dengan wilayah lain yang diduduki oleh Israel yang mungkin memiliki signifikansi strategis atau budaya, konflik atas Golan sangat didorong oleh sumber daya.
Pada akhir 2000-an, pembicaraan rahasia dimulai antara Suriah dan Israel yang dilaporkan termasuk kemungkinan bahwa wilayah itu akan kembali ke Damaskus dengan imbalan kesepakatan damai. Namun, negosiasi gagal ketika Israel melancarkan perangnya di Gaza pada 2009.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
