Seorang warga di Beirut, Lebanon dengan latar kehancuran pelabuhan akibat ledakan 4 Agustus 2020. Foto: AFP
Seorang warga di Beirut, Lebanon dengan latar kehancuran pelabuhan akibat ledakan 4 Agustus 2020. Foto: AFP

Parlemen Lebanon Perdebatkan Keadaan Darurat Usai Ledakan Beirut

Internasional Ledakan Lebanon
Fajar Nugraha • 13 Agustus 2020 17:23
Beirut: Parlemen Lebanon bersidang Kamis untuk menyetujui keadaan darurat dua minggu di Beirut. Penerapan itu yang diumumkan oleh pemerintah menyusul ledakan Lebanon yang mematikan dan menyulut kembali protes jalanan dari warga.
 
Jika disetujui, keadaan undang-undang darurat akan memberikan kekuatan luar biasa kepada militer untuk menghentikan protes baru yang menuntut penggulingan elite politik. Sejak ledakan 4 Agustus 2020 di Pelabuhan Beirut, elite politik Lebanon yang secara luas dianggap bertanggung jawab atas ledakan yang menghancurkan itu.
 
Baca: PM Lebanon Mengundurkan Diri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Panggilan telah beredar di jaringan media sosial agar pengunjuk rasa berkumpul di dekat parlemen untuk mencegah anggota parlemen bergabung dengan sesi tersebut.
 
"Kami turun ke jalan untuk menghentikan para penjahat bertemu," kata salah satu unggahan di jaringan media sosial, seperti dikutip AFP, Kamis 13 Agustus 2020.
 
“Anda (pejabat) telah menghancurkan kami! Pergi!" desak warga yang lain.
 
Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat selama dua minggu pada 5 Agustus, sehari setelah ledakan yang menewaskan 171 orang dan menghancurkan jantung ibu kota. “Tetapi karena tindakan itu berlangsung lebih dari delapan hari, hukum Lebanon mengharuskan itu disetujui oleh parlemen,” menurut pemerhati hak asasi manusia The Legal Agenda.
 
Keadaan darurat memungkinkan tentara untuk menutup tempat berkumpul dan melarang pertemuan yang dianggap mengancam keamanan nasional, dan memperluas yurisdiksi pengadilan militer atas warga sipil. Tentara juga dapat menggerebek rumah kapan saja dan memberlakukan tahanan rumah pada siapa pun yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap mengancam keamanan.
 
“Status ini akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak berwenang untuk menindak gerakan protes yang pertama kali muncul pada Oktober tahun lalu yang menuntut reformasi politik yang mendalam,” imbuh The Legal Agenda.
 
Baca: PBB Dorong Pembentukan Pemerintahan Baru Lebanon.
 
Ada kemarahan yang meluas terhadap pihak berwenang yang mengizinkan pengiriman besar pupuk amonium nitrat membusuk selama bertahun-tahun di gudang di Pelabuhan Beirut meskipun telah berulang kali diperingatkan.
 
Protes telah mengguncang Beirut menyebabkan bentrokan dengan pasukan keamanan yang telah menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa. Pemerintah Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri pada Senin setelah beberapa menteri mengatakan mereka akan berhenti karena ledakan tersebut.
 
Sekitar 10 dari 128 anggota parlemen parlemen juga telah menyerahkan pengunduran diri mereka. Sesi parlemen Kamis diadakan saat Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly akan tiba di Lebanon untuk kunjungan dua hari.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif