Dalam pernyataannya, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Jan Kubis menyerukan pembentukan pemerintahan baru yang memenuhi aspirasi warga. Pemerintah baru Lebanon nantinya harus dapat mengatasi berbagai tantangan dan problematikan saat ini.
Kubis juga menekankan pentingnya menghindari "kekosongan pemerintahan yang terlalu lama."
"Terdapat kebutuhan kemanusiaan mendesak yang harus segera ditangani. Reformasi diperlukan sesegera mungkin untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Lebanon dan juga komunitas internasional," ujar Kubis, dikutip dari laman Anadolu Agency, Rabu 12 Agustus 2020.
Ledakan dahsyat mengguncang pelabuhan Beirut pada 4 Agustus, yang menewaskan 220 orang dan melukai ribuan lainnya. Ledakan berasal dari 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di gudang pelabuhan selama enam tahun.
Imbas ledakan menghancurkan banyak bangunan di ibu kota, dan membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Tragedi terjadi saat Lebanon sudah kesulitan menghadapi krisis ekonomi dan juga pandemi virus korona (covid-19).
Setelah terjadinya ledakan, ribuan warga Lebanon turun ke jalan dan mengecam pemerintah atas kelalaian berujung korban jiwa. PM Hassan Diab dan jajaran kabinetnya pun mengundurkan diri di bawah tekanan massa.
Sebelumnya, PM Hassan Diab menegaskan bahwa pemilihan umum dini adalah solusi krusial untuk mengatasi krisis di Lebanon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
