Para pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari Malaysia dan Singapura menanti tes Covid-19 di Surabaya, 28 April 2021. (Juni Kriswanto / AFP)
Para pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari Malaysia dan Singapura menanti tes Covid-19 di Surabaya, 28 April 2021. (Juni Kriswanto / AFP)

Nestapa Pahlawan Devisa Indonesia

Marcheilla Ariesta • 01 Agustus 2022 09:20
Jakarta: Pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Dimulai dari penyetopan sementara pengiriman PMI ke Malaysia, hingga yang terakhir kasus di Kamboja.
 
Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia. Berbagai macam cara melindungi para WNI di luar negeri dikerahkan Kementerian Luar Negeri RI.
 
Pada 14 Juli lalu, Indonesia dengan tegas menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia. Pasalnya, pihak Negeri Jiran tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani pada 1 April lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha.
 
Judha menuturkan, sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang ada dalam MoU tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani bersama.
 
Menurutnya, sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang ada dalam MoU tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani bersama. Dan tentu saja sistem tersebut merugikan para PMI, karena membahayakan.
 
Beberapa pihak di Malaysia sempat mengatakan, tidak membutuhkan lagi para PMI di sektor jasa tersebut. Namun tak berapa lama, mereka mengklaim Indonesia sudah setuju untuk menggunakan kedua sistem yang dianut Negeri Jiran itu.
 
Lagi-lagi dengan tegas Indonesia mengatakan, tidak pernah menyepakati penggabungan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). Judha menekankan, Indonesia mendukung One Channel System (OCS) yang disepakati dengan Malaysia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) April lalu.
 
"Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui OCS dan SMO. Keberatan Indonesia dengan dilanjutkannya SMO akan membuat OCS tidak berjalan efektif dan hal ini melanggar Pasal 3 dan Appendix C MoU yang disepakati dua negara," tutur Judha.
 
Jika PMI masuk ke Malaysia menggunakan visa wisata dan kemudian dikonversi menjadi visa kerja, maka posisi tenaga kerja Indonesia itu akan menjadi rentan.
 
Dan akhirnya, pada 28 Juli kemarin, Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
 
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif