Tsai juga mengecam langkah Rusia untuk memerintahkan tentara ke wilayah separatis di Ukraina. "Pemerintah kami mengutuk pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan Ukraina dan mendesak semua pihak untuk terus menyelesaikan perselisihan melalui cara damai dan rasional," kata Tsai.
Pemerintah Taiwan juga membuat empat instruksi, mengutuk Rusia karena melanggar kedaulatan Ukraina, dan menyerukan semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan rasional. Instruksi lainnya adalah: terus memperkuat respons dan persiapan dinamika militer di Selat Taiwan untuk memastikan keamanan Taiwan; secara komprehensif meningkatkan respons terhadap operasi kognitif untuk menstabilkan moral sosial; terus merespons berbagai variabel ekonomi dan menjaga stabilitas barang, harga dan pasar saham dan valuta asing kemungkinan dampak diminimalkan.
Namun, di saat bersamaan, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying menanggapi, tidak bijaksana bagi otoritas Taiwan untuk menggunakan masalah Ukraina untuk "menggosok titik panas dan menyentuh porselen".
Hua Chunying menegaskan, "Taiwan memang bukan Ukraina. Taiwan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Ini adalah fakta sejarah dan hukum yang tak terbantahkan."
Tiongkok dan Taiwan memiliki pemerintahan terpisah sejak 1949, ketika komunis mengambil alih Tiongkok dalam perang saudara. Hingga kini, Taiwan terus menyatakan kemerdekaannya, namun Tiongkok masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dengan status “satu negara, dua sistem”.
CNN menambahkan, para pemimpin dunia sendiri telah menyiratkan hubungan antara nasib Ukraina dan Taiwan dalam beberapa pekan terakhir.
Tsai Ing-wen juga mengatakan Taiwan dapat "berempati" dengan situasi Ukraina mengingat pengalamannya dengan "ancaman militer dan intimidasi dari Tiongkok."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
