medcom.id, Jenewa: Pelaporan hak asasi manusia (HAM) melalui mekanisme pelaporan Universal Periodic Review (UPR) di kantor Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dianggap memperlihatkan adanya kemajuan bagi Indonesia.
Berbagai rekomendasi dukungan disampaikan para anggota dalam pelaporan tersebut pada 3 Mei. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengakuan atas kemajuan HAM di Indonesia.
"Indonesia apresiasi rekomendasi yang disampaikan negara-negara PBB yang relevan dan berisikan dukungan terhadap agenda HAM nasional," demikian ditegaskan Wakil Tetap RI di Jenewas, Hasan Kleib dalam sidang pengesahan laporan Pokja Universal Periodic Review mengenai laporan HAM Indonesia, di Dewan HAM, tanggal 5 Mei 2017 di Jenewa.
"Hal ini merupakan pengakuan atas kemajuan HAM Indonesia, sekaligus menegaskan dukungan masyarakat internasional terhadap berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia," imbuh Dubes Hasan.
Menurut pria yang sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI ini, dukungan kuat masyarakat internasional ini merupakan suatu capaian tersendiri bagi Indonesia. Terobosan kebijakan dan program nyata dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pemerintahan Presiden Joko Widodo di tingkat pusat dan daerah menjadi rujukan best practices dan lessons learned bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam pelaporan HAM Indonesia.
"Kebijakan pemerataan kesejahteraan melalui program pembangunan dari pinggiran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, sampai dengan pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta berlanjutnya iklim demokrasi menjadi perhatian dan mendapat apresiasi masyarakat internasional," tegas Dubes Hasan.
Namun demikian, Indonesia juga sangat memahami tantangan-tantangan yang masih ada dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Tanah Air. Delegasi Indonesia telah menegaskan komitmen kuatnya untuk menghadapi dan menangani tantangan tersebut.
Rekomendasi untuk HAM Indonesia
Dalam proses UPR Indonesia, total 225 rekomendasi telah disampaikan delegasi dari 101 negara. Rekomendasi-rekomendasi tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam lima tema pokok yaitu:
1. Meratifikasi instrumen HAM internasional.
2. Melanjutkan kerja sama dengan mekanisme HAM PBB.
3. Menghapuskan hukuman mati.
4. Hal-hal terkait orientasi seksual.
5. Memajukan upaya perlindungan HAM pada umumnya, termasuk pluralisme dan toleransi.
Indonesia dapat menerima secara langsung 150 rekomendasi. Sementara itu, 75 rekomendasi lainnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan HAM di pusat dan daerah, karena mencakup tema-tema HAM yang memerlukan pembahasan yang inklusif dan komprehensif, tidak hanya melibatkan otoritas eksekutif, namun juga legislatif dany udikatif. Tanggapan akhir akan disampaikan Delegasi Indonesia pada sidang HAM September 2017.
Mekanisme UPR ini merupakanforum kaji ulang antar negara anggota PBB. UPR dinilai sebagai mekanisme akuntabilitas di mana kredibilitas negara akan ditentukan oleh implementasi rekomendasi yang disampaikan dan diterima. Mekanisme ini merupakan produk reformasi mekanisme HAM PBB dari yang sebelumnya Komisi HAM yang padat dengan politisasi ke Dewan HAM yang mengedepankan dialog dan kerja sama penguatan kapasitas negara untuk memenuhi kewajiban HAM nasional dan internasionalnya.
"Kehadiran Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai ketua bersama Delegasi Indonesia, sangat diapresiasi dan sekali lagi menunjukan komitmen dan keseriusan Indonesia dalam mendukung kerja mekanisme UPR ini," pungkas Hasan Kleib.
Tingginya tingkat partisipasi negara-negara pada dialog pelaporan UPR Indonesia juga menunjukan perhatian dan tingkat kenyamanan mereka untuk bekerjasama dengan Indonesia di bidang HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
