medcom.id, Jenewa: Paparan mengenai capaian dan tantangan yang dialami Indonesia dalam penegakan HAM, disambut baik oleh sebagian besar anggota Dewan HAM PBB.
Menlu Retno bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menjelaskan perkembangan upaya penegakan HAM yang dijalankan Pemerintah Indonesia selama ini.
Belgia, Bangladesh dan Ekuador menjadi negara troika yang memfasilitasi pengkajian dalam sesi mekanisme pelaporan Universal Periodic Review (UPR) dari Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Rabu 3 Mei 2017.
Menlu Retno memaparkan bahwa upaya penegakan HAM di Indonesia sejalan dengan prinsip nawacita dari Presiden Joko Widodo. Hal ini termasuk mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
"Kami terus berupaya agar pemberdayaan perempuan bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Kemudian juga mengenai perlindungan anak dan perempuan," ujar Menlu Retno Marsudi, dalam pidatonya di hadapan anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Rabu 3 Mei 2017.
"Bukti bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keterlibatan Presiden Indonesia sebagai duta kampanye 'He for She'. Termasuk juga meningkatkan perlindungan kepada buruh migran," tegasnya.
Menteri Yasonna juga memberikan pemaparannya dalam hal ini, khususnya mengenai hukuman mati. Menurut Menteri Yasonna, narkoba menjadi ancaman nyata dan serius bagi warga Indonesia.
"Setiap orang yang sudah berkeluarga dan keluarganya menjadi korban narkoba, pasti mengerti. Narkoba menghancurkan masa depan bangsa," tutur Menteri Yasonna.
Usai memberikan paparannya, perwakilan negara anggota Dewan HAM PBB yang hadir dalam UPR ketiga ini memberikan penilaiannya atas paparan ini.
Sebagian besar dari negara yang hadir menyambut baik paparan laporan ini. Mereka menilai laporan yang diberikan sangat detail dan komprehensif, termasuk melibat semua stakeholder dalam mempersiapkan laporan. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak menjadi perhatian utama dari kemajuan penegakan HAM di Indonesia.
"Penerapan HAM Indonesia mengalami perkembangan besar selama 9 tahun terakir. Indonesia terus melakukan pemberdayaan terhadap perempuan," tutur wakil delegasi dari Pakistan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Peru. "Beberapa kemajuan diperlihatkan dalam laporan ini. Kami harap Indonesia terus memberikan pelatihan mengenai HAM kepada para pejabat daerah," sebut wakil dari Peru.
"Kami meminta Indonesia terus melanjutkan perkembangan atas upaya penegakkan HAM. Kami juga bergarap Indonesia terus memberikan sistem pendidikan kepada warga di lokasi terpencil," tutur wakil dari Singapura.
Penilaian serupa juga disampaikan oleh delegasi dari Rusia, Sri Lanka, Palestina, Sudan, Kanada, Prancis, Italia, Malaysia serta Korut, Timor Leste, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ukraina dan beberapa negara lainnya.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri juga menjadi perhatian. Sebagian besar negara mengapresiasi Indonesia yang mengapresiasi Kovensi Buruh Migran. Wakil dari Filipina menyambut baik sikap Indonesia ini.
Tetapi meskipun secara umum sambutan atas pemaparan laporan Indonesia ini berjalan baik, ada satu isu yang menjadi perhatian utama. Hukuman mati menjadi masalah yang diminta oleh sebagian besar negara besar dan Eropa untuk dihapus.
"Australia meminta Indonesia meningkatkan penilaian terhadap mereka yang dianggap pantas untuk hukuman mati dan juga moratorium hukuman mati," pungkas wakil dari Australia.
Namun wakil dari Australia tidak mengesampingkan perkembangan yang terjadi di Papua. "Kami menyambut baik peningkatan ekonomi di Papua, tetapi meminta Indonesia untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Papua," imbuhnya.
Inggris dan Amerika Serikat (AS) juga menyambut baik laporan dari Indonesia. Namun kedua negara itu mengungkapkan ada beberapa isu yang menjadi perhatian.
Wakil Inggris di Dewan HAM PBB menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi lingkungan para pekerja di industri tambang. Sementara Wakil AS di Dewan HAM PBB menganggap pemerintah gagal melindungi agama minoritas.
Isu lainnya yang harus diperhatikan pemerintah adalah ratifikasi dari beberapa konvensi HAM.
Secara keseluruhan, semua wakil dari negara yang hadir dalam pemaparan laporan ini meminta Indonesia untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan hingga saat ini. Negara seperti Korea Selatan turut meminta Indonesia agar bisa memegang peranan penting dalam penegakan HAM.
Pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi dalam penutupannya mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan yang terbaik dalam penegakan HAM di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
