medcom.id, Jenewa: Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi memimpin delegasi Republik Indonesia dalam memberikan paparan laporan mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di hadapan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menlu Retno bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menjelaskan perkembangan upaya penegakan HAM yang dijalankan Pemerintah Indonesia selama ini.
"Nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara demokratis dan sekaligus sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk," tegas Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pidato pengantar pembahasan laporan HAM Indonesia yang disampaikan pada siklus ke-3 Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Rabu 3 Mei 2017.
Menlu Retno menjelaskan berbagai upaya konkret dan capaian Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasca UPR 2012. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional melalui mekanisme UPR.
"Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah air. Kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera hingga kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan," imbuh Menlu Retno, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI yang diterima Metrotvnews.com.
"Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik didalam maupun antar provinsi menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia," tegas Menlu Retno.
Khusus terkait dengan pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, Menlu Retno menegaskan komitmen dan perhatian tinggi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kepada anggota Dewan HAM, Menlu RI menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka.
"Beberapa kemajuan yang dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya lebih dari 2,8 juta kartu sehat oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan Pupua Barat," jelas Menlu RI.
Masyarakat internasional memberikan apresiasi atas sejumlah inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan HAM di tingkat nasional dan kawasan dan global. Banyak kalangan menganggap Indonesia sebagai natural leader di ASEAN. Menlu menyebutkan bahwa dalam KTT ASEAN di Filipina, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengarusutamakan perlindungan HAM di semua pilar kerja sama ASEAN.
Di tingkat global, kerja sama Indonesia dengan berbagai mekanisme HAM PBB juga mendapatkan apresiasi luas, termasuk kunjungan terakhir Pelapor Khusus untuk Hak Atas Kesehatan ke Indonesia April lalu.
"Indonesia secara konsisten dan terus menerus aktif dalam mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat internasional termasuk melalui berbagai mekanisme HAM internasional," tutur Menlu RI.
Terkait dengan pemajuan hak perempuan dan anak, Menlu RI menyampaikan bahwa adanya sembilan Menteri perempuan yang menduduki portfolio strategis dari 34 Menteri Kabinet merupakan testimoni dari maju kesetaraan gender di Indonesia.
"Saya sendiri adalah perempuan pertama yang ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia," ucap Menlu Retno di hadapan anggota Dewan HAM PBB lainnya.
Mantan Dubes RI untuk Belanda itu lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini sedang difinalisasi RUU mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang diharapkan akan dapat memberikan fondasi lebih kuat bagi kebijakan yang lebih sensitif kepada kesetaraan gender.
Partisipasi Indonesia pada mekanisme UPR selain untuk memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh, juga merupakan cerminan kuatnya dukungan Indonesia terhadap kerja Dewan HAM PBB melalui mekanisme UPR-nya. Indonesia melihat siklus ke-3 UPR ini bukanlah suatu pertemuan rutin, melainkan ruang bagi Indonesia untuk turut mendorong lahirnya berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang lebih inovatif.
Mekanisme UPR merupakan suatu kerja sama tinjau ulang 4 tahunan yang adil, dimana seluruh negara anggota PBB berkesempatan untuk dikaji-ulang, ataupun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi komitmen HAM nasional dan internasional, sesuai rekomendasi yang telah diterima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
