Badan PBB Desak Trump Izinkan Pengungsi dari Negara Muslim

medcom.id, Jenewa: Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), pada Sabtu 28 Januari, meminta pemerintahan Donald Trump untuk tetap menawarkan suaka kepada orang-orang yang melarikan diri dari kecamuk perang dan penindasan. 

 

IOM menyatakan bahwa program pemukiman bagi para pengungsi dinilai sangat penting. Selama ini Amerika Serikat (AS) membuka pintu bagi para pengungsi. Tapi kini, pintu itu telah ditutup secara sepihak oleh Trump.

 

 

Presiden AS memerintahkan penyetopan selama empat bulan atas para pengungsi memasuki AS, pada Jumat 27 Januari. Dan melarang sementara wisatawan asal Suriah dan enam negara mayoritas Muslim lainnya. Alasan Trump, manuvernya akan membantu melindungi Amerika dari serangan teroris.

 

"Kebutuhan para pengungsi dan imigran di seluruh dunia tidak pernah lebih besar dari saat ini dan program pemukiman kembali AS adalah salah satu yang paling penting di dunia," kata dua lembaga yang berbasis di Jenewa dalam sebuah pernyataan bersama, seperti dilansir Reuters, Sabtu (28/1/2017).

 

 

Sebelumnya Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang menangguhkan kedatangan para pengungsi dan memaksakan pengawasan baru yang keras pada wisatawan dari tujuh negara Muslim.

 

Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) itu telah menjanjikan tindakan -- yang disebut "pemeriksaan ekstrim" -- selama kampanye pemilu tahun lalu, mengatakan, ia membuat Amerika aman dari "teroris global radikal".

Donald Trump larang imigran dari tujuh negara Muslim (Foto: AFP).
 
 

"Ini urusan besar," katanya di Pentagon, setelah menandatangani instruksi bertajuk 'Perlindungan negara dari masuknya teroris asing ke Amerika Serikat'.

"Saya membangun langkah-langkah pemeriksaan baru untuk menjaga teroris radikal keluar menuju AS. Kita hanya mau mendatangkan orang ke dalam negara kita, yang akan mendukung negara kita dan cinta sepenuhnya kepada rakyat kita," tegas Trump.
 

 

Keputusan Trump menunda seluruh program pemukiman pengungsi AS untuk setidaknya 120 hari. Sementara aturan pemeriksaan baru yang ketat mengenai latar belakang pendatang telah ditetapkan.

 

Protokol baru akan "memastikan bahwa mereka yang disetujui untuk masuk sebagai pengungsi tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan dan kesejahteraan AS".

 

Selain itu, secara khusus melarang pengungsi asal Suriah masuk AS tanpa batas waktu, atau sampai presiden sendiri memutuskan bahwa mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tidak ada visa yang akan dikeluarkan untuk 90 hari ke depan kepada pendatang atau pengunjung dari tujuh negara mayoritas Muslim: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

 

Beberapa pengecualian akan dilakukan bagi penganut "agama minoritas" dari negara-negara yang ditargetkan oleh dekrit itu. Langkah itu segera dikecam oleh Partai Demokrat, kelompok kebebasan sipil, dan badan-badan bantuan.

(FJR)