Pemerintah India pada Senin 5 Agustus mencabut Pasal 370 dari Konstitusi yang memberikan status khusus untuk Jammu dan Kashmir serta membagi dua teritorial itu menjadi dua Wilayah serikat yakni: Jammu dan Kashmir dan Ladakh.
Baca juga: India Tangkap 100 Orang Terkait Pencabutan Status Kashmir.
Menteri luar negeri Inggris Dominic Raab mengatakan ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri India S Jaishankar, dan menerima kejelasan tentang pendirian India atas pengumuman. India mengusulkan agar negara itu dibagi dua menjadi dua Wilayah Serikat.
"Saya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri India dua kali sejak penunjukan saya, dan saya berbicara dengannya sebelumnya hari ini (Rabu),” kata Raab, seperti dikutip India Today, Kamis, 8 Agustus 2019.
"Kami telah menyatakan beberapa kekhawatiran kami tentang situasi dan menyerukan agar tenang. Tetapi juga memiliki pembacaan yang jelas tentang situasi dari perspektif pemerintah India," imbuh Raab.
Dalam pernyataan sebelumnya, Juru Bicara Foreign and Commonwealth Office (FCO) itu mengatakan bahwa Inggris mengikuti perkembangan dari dekat dan mendukung seruan agar situasi tetap tenang.
Baca juga: Kashmir Ditutup, Puluhan Ribu Prajurit India Bersiaga.
Anggota parlemen Inggris tetap terpecah karena masalah ini, dengan beberapa dari All Party Parliamentary Group (APPG) tentang Kashmir menyatakan keprihatinan serius dan menyerukan moratorium keputusan tersebut. Sementara kelompok lainnya memuji langkah untuk membuka jalan bagi pembangunan ekonomi di Jammu dan Kashmir.
Komunitas Kashmir Inggris terbagi rata, dengan pakaian pro-kemerdekaan mengadakan protes di luar Komisi Tinggi India di London dan yang lainnya menyambutnya sebagai langkah bersejarah yang akan mengarah pada perdamaian dan kemakmuran di kawasan itu dalam jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
