Dikutip dari kantor berita Press Trust of India (PTI), Rabu 7 Agustus 2019, mereka yang ditahan meliputi tokoh politik dan juga aktivis. Otoritas India menangkap mereka semua yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di Lembah Kashmir.
Penahanan dilakukan beberapa jam usai pemerintah India resmi mencabut Artikel 370 dan menjadikan wilayah khusus tersebut menjadi dua area serikat -- Jammu dan Kashmir serta Ladakh. Setelah Artikel 370 dicabut, seantero Jammu dan Kashmir ditutup penuh dari kontak dunia luar.
"Situasi relatif tenang di tiga wilayah di Jammu dan Kashmir," ujar beberapa pejabat India kepada PTI.
Seorang pejabat di pemerintahan Jammu dan Kashmir mengatakan pertokoan di Srinagar tetap dibuka. Masyarakat sekitar juga menjalankan aktivitas seperti biasa meski Artikel 370 telah dicabut.
Meski mengakui adanya "beberapa insiden" pelemparan batu terhadap petugas keamanan, pejabat tersebut mengklaim situasi Jammu dan Kashmir "relatif tenang."
Baca: Kashmir Ditutup, Puluhan Ribu Prajurit India Bersiaga
Terdapat beberapa video mengenai Kashmir yang beredar di media sosial. Beberapa video memperlihatkan warga membuka toko, berjalan, mengendarai sepeda motor dan mobil di Srinagar, ibu kota dari Jammu dan Kashmir.
Satu video memperlihatkan sekelompok warga dari distrik Kupwara yang mengaku menginginkan perdamaian. Mereka juga mengaku senang dengan keputusan pemerintah India mencabut Artikel 370 karena dinilai dapat memberantas praktik korupsi pejabat setempat.
Sebuah insiden pelemparan batu oleh masyarakat lokal terhadap aparat keamanan dilaporkan terjadi di Baflaiz, distrik Poonch. Seorang polisi dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.
Saat ini Jammu dan Kashmir masih dijaga ketat puluhan ribu aparat keamanan India. Seluruh institusi pendidikan di wilayah tersebut masih ditutup.
Dalam periode ini, pemerintah India melarang adanya segala bentuk pertemuan dan unjuk rasa di Jammu dan Kashmir.
Seorang reporter AFP mengatakan jaringan seluler, internet dan telepon kabel diputus pemerintah India. Hanya ada satu jaringan seluler milik pemerintah yang masih operasional.
Terakhir kalinya Kashmir India ditutup terjadi pada 2016 setelah kematian seorang pemimpin pemberontak. Kematiannya memicu gelombang unjuk rasa berujung bentrok selama berbulan-bulan yang menewaskan hampir 100 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
