Den Haag: Raja Belanda Willem-Alexander menyambut permintaan maaf pemerintah atas peran Belanda dalam 250 tahun perbudakan dalam pidato Natal pada Minggu 25 Desember 2022. Dia mengatakan permintaan maaf itu adalah ‘awal dari perjalanan panjang’.
Perdana Menteri Mark Rutte pada Senin 19 Desember 2022 secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negara Belanda dalam perbudakan di bekas koloninya, menyebutnya sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’.
“Tidak seorang pun hari ini memikul tanggung jawab atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kehidupan pria, wanita, dan anak-anak,” kata Willem-Alexander dari Istana Huis ten Bosch di Den Haag, pada pidato Natal, seperti dikutip AFP, Senin 26 Desember 2022.
“Tapi dengan jujur menghadapi masa lalu kita bersama dan mengakui kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan perbudakan. Kita meletakkan dasar untuk masa depan bersama, masa depan di mana kita berdiri melawan semua bentuk modern dari diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan,” tegasnya.
“Permintaan maaf yang ditawarkan oleh pemerintah adalah awal dari perjalanan panjang,” imbuh Willem-Alexander.
Belanda mendanai ‘Zaman Keemasan’ kerajaan dan budayanya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan mengirimkan sekitar 600.000 orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak, sebagian besar ke Amerika Selatan dan Karibia.
Pemerintah Belanda mengatakan, beberapa acara peringatan besar akan diadakan mulai tahun depan dan telah mengumumkan dana 200 juta Euro atau sekitar Rp3,3 triliun untuk prakarsa sosial.
Willem-Alexander berjanji bahwa topik tersebut akan menarik perhatian keluarga kerajaan selama tahun peringatan dan mereka akan tetap ‘terlibat’.
Namun langkah Rutte bertentangan dengan keinginan beberapa organisasi peringatan perbudakan yang menginginkan permintaan maaf disampaikan pada 1 Juli 2023.
Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut “Keti Koti” (Memutus Rantai) di Suriname.
Pemimpin pulau Karibia Sint Maarten dan Suriname di Amerika Selatan menyayangkan kurangnya dialog dari Belanda terkait permintaan maaf tersebut.
Beberapa bekas jajahan Belanda menuntut ganti rugi atas perbudakan dan mengkritik pemerintah karena tidak memberikan tindakan nyata.
Perdana Menteri Mark Rutte pada Senin 19 Desember 2022 secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negara Belanda dalam perbudakan di bekas koloninya, menyebutnya sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’.
“Tidak seorang pun hari ini memikul tanggung jawab atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kehidupan pria, wanita, dan anak-anak,” kata Willem-Alexander dari Istana Huis ten Bosch di Den Haag, pada pidato Natal, seperti dikutip AFP, Senin 26 Desember 2022.
| Baca: Kerajaan Belanda dan 250 Tahun Sejarah Perdagangan Budak. |
“Tapi dengan jujur menghadapi masa lalu kita bersama dan mengakui kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan perbudakan. Kita meletakkan dasar untuk masa depan bersama, masa depan di mana kita berdiri melawan semua bentuk modern dari diskriminasi, eksploitasi dan ketidakadilan,” tegasnya.
“Permintaan maaf yang ditawarkan oleh pemerintah adalah awal dari perjalanan panjang,” imbuh Willem-Alexander.
Belanda mendanai ‘Zaman Keemasan’ kerajaan dan budayanya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan mengirimkan sekitar 600.000 orang Afrika sebagai bagian dari perdagangan budak, sebagian besar ke Amerika Selatan dan Karibia.
Pemerintah Belanda mengatakan, beberapa acara peringatan besar akan diadakan mulai tahun depan dan telah mengumumkan dana 200 juta Euro atau sekitar Rp3,3 triliun untuk prakarsa sosial.
Willem-Alexander berjanji bahwa topik tersebut akan menarik perhatian keluarga kerajaan selama tahun peringatan dan mereka akan tetap ‘terlibat’.
Namun langkah Rutte bertentangan dengan keinginan beberapa organisasi peringatan perbudakan yang menginginkan permintaan maaf disampaikan pada 1 Juli 2023.
| Baca: Sejumlah Aktivis Kritik Permohonan Maaf Belanda atas Perbudakan Kolonial. |
Keturunan perbudakan Belanda kemudian akan merayakan 150 tahun pembebasan dari perbudakan dalam perayaan tahunan yang disebut “Keti Koti” (Memutus Rantai) di Suriname.
Pemimpin pulau Karibia Sint Maarten dan Suriname di Amerika Selatan menyayangkan kurangnya dialog dari Belanda terkait permintaan maaf tersebut.
Beberapa bekas jajahan Belanda menuntut ganti rugi atas perbudakan dan mengkritik pemerintah karena tidak memberikan tindakan nyata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
