Washington juga telah menetapkan Myanmar untuk pembatasan kontrol ekspor ‘keperluan militer’. Aturan ini mengharuskan pemasok AS untuk mencari lisensi yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.
Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang kudeta yang menggulingkan pejabat terpilih termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi. Suu Kyi memenangkan pemilihan nasional pada November, yang dituduh curang oleh militer.
Sejak awal kudeta, pedemo pun turun ke jalan menentangnya. Polisi kemudian membubarkan demonstrasi dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota di seluruh negeri.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta tersebut. Lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Baca: 54 Orang Tewas, PBB Desak Militer Myanmar Berhenti Bunuh Pedemo.
Presiden Joe Biden bulan lalu memberlakukan sanksi terhadap Myanmar, bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintah yang dipimpin sipil negara Asia Tenggara itu. Sanksi termasuk diarahkan ke menteri pertahanan dan tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata.
“Amerika Serikat tidak akan mengizinkan militer Myanmar untuk terus mendapatkan keuntungan dari akses ke banyak barang,” kata Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
"Pemerintah AS akan terus meminta pertanggungjawaban pelaku kudeta atas tindakan mereka,” imbuhnya.
Kementerian Perdagangan menambahkan bahwa pihaknya sedang meninjau tindakan potensial lebih lanjut.
Kedua konglomerasi terkait militer yang diidentifikasi termasuk Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holdings Limited. Mereka termasuk di antara yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka.
Bentuk usaha dari konglomerat itu bermacam-macam. Mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan perumahan.
Kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan, pada Selasa bahwa Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan polisi telah membeli teknologi dari perusahaan Amerika yang digunakan untuk pengawasan media sosial, di antara kegunaan lainnya.
Yadanar Maung, juru bicara kelompok itu, memuji tindakan sanksi dari AS. Tetapi mendesak lebih banyak, termasuk tindakan serupa terhadap Kementerian Transportasi dan Komunikasi, yang katanya digunakan "sebagai penutup jendela bagi militer dan pasukan keamanan untuk memperoleh teknologi untuk pengawasan dan penindasan".
Baca: Myanmar Sesumbar Siap Hadapi Sanksi dan Isolasi.
"Langkah-langkah komprehensif dan terarah, termasuk embargo senjata global, sangat penting untuk mencegah penjualan senjata dan teknologi yang akan memungkinkan militer memastikan aturan brutal mereka," katanya.
Tetapi langkah-langkah itu diharapkan memiliki dampak terbatas karena Amerika Serikat mengirim sedikit ke Myanmar setiap tahun dan entitas tersebut bukan importir utama.
"Volume perdagangannya kecil sehingga dampaknya tidak besar. Dampak yang lebih besar adalah mengejar aset keuangan para pemimpin militer kudeta,” ucap William Reinsch, mantan pejabat Kementerian Perdagangan AS.
Reinsch mengatakan daftar itu "akan mempersulit entitas tersebut untuk mendapatkan teknologi yang akan memperkuat militer dan barang lain yang mungkin mereka inginkan".
Pemerintah AS belum menggunakan alat sanksi terberatnya terhadap konglomerat militer. Biasanya mereka akan memblokir semua transaksi dengan warga Amerika dan pada dasarnya mengeluarkan perusahaan yang ditunjuk dari sistem perbankan AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
