Sementara itu, Advocates of Silenced Turkey (AST) pada peringatan hari HAM internasional pada 10 Desember 2020, didapuk menjadi penyelenggara Konvensi Kebebasan 2020 pada 9-10 Desember untuk menangani semua pelanggaran hak asasi manusia di Turki terkait sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti yang tercantum dalam dokumen hak asasi manusia.
AST telah meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran HAM di Turki dan mengadvokasi hak-hak orang yang teraniaya. Mereka menyoroti langkah represif Erdogan dalam melakukan pembersihan besar-besaran terhadap para pengikut Gulen.
Lebih dari 150.000 pekerja publik, termasuk jenderal, laksamana, hakim, jaksa penuntut, dokter, guru, petugas polisi, dan lain-lain, telah dipecat dengan keputusan darurat tanpa proses hukum yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap ratusan ribu orang. Mereka juga ditahan tanpa proses pengadilan yang adil.
"Catatan HAM Erdo?an dinilai akan membebani pembicaraan para pemimpin Uni Eropa tentang hubungan masa depan dengan negara itu," kata Komisi Eropa.
"Sementara para pemimpin [UE] telah memusatkan perhatian pada situasi Mediterania timur dalam diskusi mereka baru-baru ini, perkembangan negatif pada supremasi hukum, hak-hak asasi, dan hak fundamental perluasan lainnya, tentu saja, akan berdampak pada pemetaan arah hubungan di masa depan, "kata juru bicara komisi kepada EU Observer.
Para pemimpin UE akan membahas apakah akan memasukkan pejabat Turki ke dalam daftar hitam atau menjatuhkan sanksi lain. Mereka juga akan memberi sinyal jika proses aksesi Turki memiliki dampak jangka panjang, dalam pertemuan puncak yang disebut sebagai "momen penting" dalam hubungan UE-Turki oleh kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell.
Komisi tersebut juga mengomentari masalah hak asasi manusia setelah hakim pro-Erdogan memenjarakan 337 orang seumur hidup dalam satu hari pekan lalu. Sebagian besar dari mereka adalah perwira angkatan udara muda yang dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016.
Para diplomat UE tidak memantau secara langsung persidangan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada independensi yudisial di Turki. Dan komisi tersebut telah memiliki data jumlah orang yang terlibat dalam tindakan keras pascakudeta.
"Pada Juni 2020, total 19.583 perwira militer diberhentikan dari dinas karena dugaan hubungan mereka dengan gerakan Gulen, sekitar 3.600 pada 2019 saja," kata juru bicara komisi itu, merujuk pada Fethullah Gülen, seorang ulama Turki yang disalahkan oleh Erdogan.
"Sekitar 6.000 mantan personel militer ditangkap atas dasar dugaan keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta," kata juru bicara Uni Eropa. Turki juga menahan puluhan ribu warga sipil.
Sementara itu, tindakan keras Pemerintah Turki pascakudeta telah mendorong lonjakan aplikasi suaka Turki di UE. Dari awalnya hampir tidak ada sebelum 2016, menjadi antara 1.500 dan 2.500 orang dalam sebulan, termasuk 1.696 orang pada September tahun ini, menurut Kantor Dukungan Suaka Eropa, sebuah badan Uni Eropa di Malta.
Sekitar separuh dari total pemohon suaka asal Turki itu akhirnya mendapatkan perlindungan UE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
