Senator Republik Ron Johnson yang adalah sekutu Trump mengatakan persidangan akan menjadi sangat membosankan. "Ini latihan politik," tuturnya.
Pada Selasa lalu, hanya enam dari 50 senator Partai Republik memutuskan kaukus mereka untuk memberikan suara bahwa persidangan dapat dilanjutkan meskipun masa jabatan Trump telah berakhir pada 20 Januari lalu.
Dalam jajak pendapat Ipsos yang dirilis Reuters pada Rabu kemarin, 47 persen responden mengatakan Trump harus dihukum. Sementara, 40 persen mengatakan Trump tidak boleh dihukum.
Persidangan di Senat ini bukan satu-satinya penyelidikan yang dihadapi Trump usai meninggalkan Gedung Putih dan kehilangan imunitas presiden yang melindunginya dari tuntutan.
Amandemen Pertama
Pengacara Trump berpendapat retorika mantan presiden dilindungi oleh jaminan kebebasan berbicara Amandemen Pertama, dan bahwa individu yang melanggar Capitol bertanggung jawab atas perilaku kriminal mereka sendiri. Mereka merasa persidangan pemakzulan itu bermotif politik."Kami benar-benar di sini karena mayoritas di DPR tidak ingin menghadapi Donald Trump sebagai saingan poltiik di masa depan," ucap Bruce Castor, salah satu pengacara Trump kepada para senator, Selasa lalu.
Masih belum jelas apakah kedua belah pihak akan menghadirkan saksi, tapi senator Demokrat, Dick Durbin mengatakan mereka memiliki banyak saksi.
"Kami memiliki banyak saksi. Kami memiliki 100 saksi yang duduk di kursi dan para senator," katanya.
Sidang Senat bisa berakhir paling cepat Sabtu atau Minggu besok. Beberapa anggota Demokrat khawatir jika persidangan yang berkepanjangan dapat menunda kemajuan dalam agenda Biden, termasuk paket bantuan virus korona (covid-19) senilai USD1,9 triliun (setara Rp2.600 triliun) yang diusulkan.
Trump adalah presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Sidang pemakzulan pertamanya dilakukan atas upayanya menekan Ukraina menyelidiki Biden, namun ia berhasil lolos karena kala itu Senat dikendalikan Partai Republik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
