Baca: Biden Bekukan Aset Para Jenderal Myanmar.
Ketika Myanmar sedang bersiap unjuk rasa antikudeta selama tujuh hari berturut-turut, Kementerian Keuangan AS mengumumkan pemblokiran aset dan transaksi apa pun dengan 10 pejabat militer saat ini atau yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari.
Demonstrasi yang mengutuk penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi sebagian besar berlangsung damai. Meskipun pasukan keamanan awal pekan ini menggunakan gas air mata, meriam air dan peluru karet pada pengunjuk rasa, dengan laporan terisolasi dari peluru tajam yang ditembakkan.
Dalam tindakan nyata yang paling signifikan, Presiden Joe Biden sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintahannya memutus akses para jenderal ke dana USD1 miliar di Amerika Serikat.
Target sanksi AS yang diumumkan Kamis termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, yang sekarang memegang kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif di Myanmar. Min Aung Hlaing sudah berada di bawah sanksi AS atas kampanye melawan sebagian besar minoritas Muslim Rohingya.
Selain Min, yang juga menjadi sasaran adalah para pemimpin militer di kabinet baru seperti Menteri Pertahanan Jenderal Mya Tun Oo, serta tiga perusahaan pengekspor permata yang dikendalikan oleh militer Myanmar.
"Kami juga siap untuk mengambil tindakan tambahan jika militer Myanmar tidak mengubah arah," kata Menteri Keuangan Janet Yellen, seperti dikutip AFP, Jumat 12 Februari 2021.
"Jika ada lebih banyak kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, militer Myanmar akan menemukan bahwa sanksi hari ini hanyalah yang pertama," katanya.
Biden sebelumnya telah meminta militer Myanmar untuk membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis, menambahkan "militer harus melepaskan kekuasaan".
Di Eropa, Inggris menyambut baik langkah Biden, dengan Menteri Luar Negeri Dominic Raab men-tweet bahwa "kami akan meminta pertanggungjawaban mereka". Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga memperingatkan bahwa blok tersebut dapat menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar.
Penangkapan berlanjut
Ada lebih banyak laporan penangkapan pada Kamis, termasuk wakil ketua majelis rendah parlemen dan seorang asisten utama Aung San Suu Kyi.Jumlah penahanan terkait kudeta sekarang lebih dari 200, menurut lembaga monitor Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) -,yang markas besarnya di Yangon digrebek militer,- juga mengkonfirmasi penangkapan pejabat pemilihan pada sore hari.
Militer membenarkan perebutan kekuasaan dengan mengklaim kecurangan pemilih yang meluas dalam pemungutan suara November, yang membuat partai Aung San Suu Kyi menang telak.
Ini dengan cepat pindah ke pengadilan dan kantor politik dengan loyalis karena mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil. Tidak jelas berapa lama pemerintah militer akan mentolerir protes tersebut.
Sejumlah peluru tajam ditembakkan ke demonstrasi di Naypyidaw minggu ini, melukai dua orang secara kritis - termasuk seorang wanita yang ditembak di kepala.
Gambar yang menggambarkan wanita tersebut telah dibagikan secara luas secara online bersama ekspresi kesedihan dan kemarahan.
Tindakan keras militer terhadap informasi menggunakan pemadaman internet - dengan perusahaan teknologi diperintahkan untuk memutus komunikasi sesekali - telah menuai kecaman luas.
Kekhawatiran tumbuh bahwa junta berencana untuk memberlakukan pemblokiran internet yang jauh lebih keras. Termasuk memberlakukan langkah-langkah yang memungkinkan militer untuk memerintahkan pemadaman listrik dan larangan website yang dianggap menganggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
