Blinken menekankan bahwa itu adalah “bisnis, dan bahkan lebih tanggung jawab,” Amerika Serikat dan semua negara lain “untuk mempertahankan aturan yang telah kita semua setujui untuk diikuti, dan menyelesaikan sengketa maritim secara damai.”
Wakil Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Dai Bing, membalas dengan menuduh Amerika Serikat sebagai “ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan” dan menyebut “ketegangan” di Dewan Keamanan “sepenuhnya bermotif politik.”
“Putusan pengadilan arbitrase untuk Filipina tidak sah dan tanpa kekuatan mengikat. Jelas ada kesalahan dalam penentuan fakta,” tutur Dai Bing.
Dai menambahkan situasi di Laut China Selatan secara umum stabil. Beijing menurutnya saat ini berusaha untuk mencapai kode etik perilaku untuk laut dengan 10 negara anggota ASEAN.
“AS tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim karena AS bukan merupakan pihak dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara-negara dalam penggunaan lautan dunia,” ungkap Dai.
Negeri Paman Sam memang belum meratifikasi konvensi tersebut, yang berlaku pada 1994. Tetapi mengatakan bahwa pihaknya mengakui perjanjian tersebut sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.
Blinken mengatakan kepada dewan bahwa ketika negara mana pun tidak menghadapi konsekuensi untuk kegiatan maritim yang melanggar hukum “itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
