Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Februari.
“Pemimpin militer Min Aung Hlaing meninggalkan ibu kota Naypyidaw pada Minggu dengan penerbangan khusus untuk menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskow,” kata stasiun televisi MRTV, seperti dikutip AFP, Senin 21 Juni 2021.
“Dia hadir atas undangan Menteri Pertahanan Rusia," sebut laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa dia telah "disambut" oleh Duta Besar Rusia untuk Myanmar di bandara.
Itu tidak memberikan perincian tentang berapa lama dia diharapkan untuk tinggal di Rusia, sekutu dan pemasok senjata utama bagi militer Myanmar.
Kedutaan Myanmar di Rusia kemudian mengonfirmasi kedatangan Min Aung Hlaing ke kantor berita negara Rusia RIA Novosti.
"Panglima telah tiba di Moskow," kata seorang juru bicara kedutaan seperti dikutip oleh kantor berita tersebut.
Tindakan keras pemerintah militer terhadap perbedaan pendapat telah menewaskan sedikitnya 870 warga sipil, menurut kelompok pemantau lokal.
Pada Mei media lokal melaporkan kepala angkatan udara Myanmar menghadiri pameran helikopter militer di Moskow.
Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan setelah Majelis Umum PBB mengambil langkah langka pada Jumat dengan menyerukan negara-negara anggota untuk "mencegah aliran senjata" ke Myanmar. Rusia abstain dari pemungutan suara.
Resolusi itu -,yang tidak sampai menyerukan embargo senjata global,- juga menuntut agar militer "segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai."
Itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 abstain termasuk Tiongkok, sekutu utama Myanmar. Hanya satu negara, Belarusia yang menentangnya.
Min Aung Hlaing menghadiri pembicaraan krisis dengan para pemimpin 10 negara blok ASEAN di Jakarta pada April. Ini merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia merebut kekuasaan.
Pertemuan itu menghasilkan pernyataan "lima poin konsensus" yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional.
Namun sang jenderal mengatakan dalam wawancara televisi kemudian bahwa Myanmar belum siap untuk mengadopsi rencana tersebut. Seorang utusan khusus belum ditunjuk, dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
