Dilansir dari laman The National pada Rabu, 3 Maret 2021, pertemuan tertutup tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 GMT sesuai proposal yang diajukan Inggris.
Sebelumnya DK PBB telah menggelar pertemuan usai terjadinya kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari lalu. Kala itu DK PBB menyerukan agar militer Myanmar segera membebaskan sejumlah tahanan politik, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Baca: DK PBB Desak Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
Senin kemarin, perwakilan Tiongkok di PBB mengatakan bahwa ada "kesepakatan umum di kalangan anggota Dewan bahwa pertemuan mengenai Myanmar akan segera digelar." Pernyataan disampaikan meski selama ini Tiongkok, salah satu anggota tetap DK PBB, cenderung enggan jika membicarakan isu Myanmar.
Aksi protes menentang kudeta berlangsung tanpa henti sejak dimulainya kudeta. Minggu kemarin menjadi hari paling mematikan dalam demonstrasi menentang kudeta di Myanmar, dengan angka kematian di kalangan pengunjuk rasa mencapai setidaknya 18 orang.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, belasan demonstran tersebut tewas di tangan aparat keamanan Myanmar.
Selasa kemarin, pasukan keamanan Myanmar menembakkan peluru tajam dan gas air mata ke kerumunan demonstran, membuat setidaknya tiga pedemo terluka parah.
Masih di hari yang sama, jajaran menteri luar negeri ASEAN menggelar pertemuan informal secara virtual terkait isu Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan tiga isu penting terkait Myanmar, termasuk mendesak militer membebaskan tahanan politik.
"Bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor satu, karena itu Indonesia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan," tutur Menlu Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
