Selain itu, DK PBB juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut. Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan perintah eksekutif sebagai tanggapan atas kudeta yang dapat mencakup beberapa sanksi.
Transisi Myanmar yang panjang dan bermasalah menuju demokrasi hancur pada Senin ketika Panglima Militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan. Min menuduh ketidakberesan dalam pemilihan November lalu disaat partai Aung San Suu Kyi menang telak.
Baca: Unjuk Dukungan, Ribuan Pendukung Militer Myanmar Gelar Pesta Kemenangan.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disetujui oleh konsensus pada Kamis bahwa mereka "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum".
Bahasa dalam pernyataan itu lebih lembut daripada yang awalnya dirancang oleh Inggris dan tidak menyebutkan kudeta. Nampaknya bahasa itu diubah untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok dan Rusia, yang secara tradisional melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan. Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Myanmar.
Seorang Juru Bicara misi PBB di Tiongkok mengatakan, Beijing berharap pesan utama dalam pernyataan itu "dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif" di negara tetangganya.
Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, 75, belum terlihat sejak penangkapannya. Polisi telah mengajukan dakwaan terhadapnya karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya dan dia ditahan hingga 15 Februari.
“Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta tersebut, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintah Aung San Suu Kyi,” kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), seperti dikutip AFP, Jumat 5 Februari 2021.
Sementara warga sudah mulai melakukan perlawanan dengan melakukan protes. Tetapi pihak militer mulai bertindak tegas. Sedikitnya empat orang ditangkap pada Kamis, termasuk tiga orang yang mengambil bagian dalam demonstrasi di jalan dan seorang remaja yang membenturkan pot sebagai bagian dari protes malam terhadap kudeta.
Di negara dengan sejarah berdarah penumpasan demonstrasi, tidak ada pengerahan massa oposisi di jalanan. Tetapi para dokter telah membantu memelopori kampanye pembangkangan sipil yang juga diikuti oleh beberapa pegawai pemerintah, pelajar dan kelompok pemuda.
"Lampu bersinar dalam kegelapan. Kami perlu menunjukkan berapa banyak orang yang menentang kudeta tidak adil ini,” ucap Min Ko Naing, seorang veteran kampanye melawan pemerintahan militer, dalam sebuah ajakan untuk bertindak.
Dalam menghadapi perbedaan pendapat, pemerintah militer Myanmar memblokir Facebook pada Kamis, mencoba menutup saluran penting untuk oposisi. Permintaan VPN melonjak lebih dari 4.000 persen karena orang berusaha mengalahkan larangan tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari, karena pengguna "menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah serta menyebabkan kesalahpahaman".
Baca: Unjuk Rasa Warga Myanmar Menentang Kudeta, Tiga Orang Ditangkap.
Jenderal Hlaing telah bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan. Dia mengatakan kepada sebuah kelompok bisnis pada Rabu malam bahwa dia dapat tetap bertanggung jawab selama enam bulan setelah keadaan darurat satu tahun berakhir untuk mengadakan pemilihan yang adil.
Putri mantan pahlawan kemerdekaan koloni Inggris Aung San dan pemimpin lama gerakan demokrasi, Aung San Suu Kyi menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah antara tahun 1989 dan 2010. Dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991.
Dia tetap sangat populer di dalam negeri meskipun reputasi internasionalnya rusak atas penderitaan pengungsi Muslim Rohingya.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan sekitar 80 persen kursi parlemen dalam pemilihan November dan mengalahkan partai pro-militer. Namun tentara menolak untuk menerima hasil tersebut, dengan alasan tuduhan penipuan yang tidak berdasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
