Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/Media Indonesia/Susanto.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/Media Indonesia/Susanto.

Kasus Korupsi Mantan Menteri Jadi Sorotan Laporan HAM AS 2021

Internasional Amerika Serikat kasus korupsi hak asasi manusia indonesia-as
Fajar Nugraha • 16 April 2022 21:24
Washington: Laporan Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat (AS), menyebutkan kasus korupsi di beberapa negara. Korupsi dan transparansi di Indonesia pun menjadi perhatian.
 
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mengeluarkan laporan itu mengatakan, "selama bertahun-tahun, kita telah melihat resesi yang mengkhawatirkan dari demokrasi, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia di banyak bagian dunia. Dalam waktu sejak merilis laporan kami sebelumnya, kemunduran itu, sayangnya, terus berlanjut."
 
Laporan berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices" itu mencakup hak-hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dan kesepakatan internasional lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun mengenai kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan laporan itu, terlepas dari penangkapan dan penghukuman banyak pejabat tinggi, termasuk mantan menteri kelautan dan sosial, ada persepsi luas bahwa korupsi tetap mewabah. 
 
Undang-undang memberikan hukuman pidana untuk korupsi pejabat, tetapi upaya pemerintah untuk menegakkan hukum tidak cukup. Ada banyak laporan korupsi pemerintah sepanjang tahun. Tentunya hal ini juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat.
 
"Berdasarkan laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ada klaim bahwa korupsi endemik adalah salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia, dengan kepentingan uang menggunakan pejabat pemerintah yang korup untuk melecehkan dan mengintimidasi aktivis dan kelompok yang menghambat bisnis mereka," sebut laporan yang dikutip dari State.gov, Sabtu 16 April 2022.
 
"KPK, Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan Agung dapat mengusut dan mengadili kasus korupsi. Koordinasi antara kantor-kantor ini, bagaimanapun, tidak konsisten dan koordinasi dengan unit angkatan bersenjata tidak ada. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki anggota militer, juga tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana kerugian negara bernilai kurang dari Rp1 miliar," imbuhnya.
 
Laporan dari AS yang hanya didasarkan dari banyak LSM dan aktivis ini berpendapat bahwa kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki korupsi terbatas karena badan pengawasnya dipilih dan diangkat oleh presiden dan karena komisi itu adalah bagian dari eksekutif. Penyidik komisi terkadang dilecehkan, diintimidasi, atau diserang karena pekerjaannya.
 
Pada 5 Mei 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan ujian kewarganegaraan untuk semua pegawai komisi sebagai bagian dari proses transisi yang diamanatkan secara hukum untuk mengubah staf komisi menjadi pegawai negeri biasa. 
 
Sebanyak 75 karyawan gagal dalam ujian, termasuk penyelidik terkemuka yang telah mengkritik kepemimpinan komisi dan amandemen tahun 2019 terhadap undang-undang komisi dan yang terlibat dalam banyak investigasi tingkat tinggi, termasuk dua menteri. Kemudian pada 15 Juli 2021, ombudsman nasional menyimpulkan bahwa ujian tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan bahwa komisi tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk memaksa karyawan mengikuti ujian tersebut. 
 
Baca juga: Laporan HAM Kemlu AS untuk Indonesia Sebut Ujaran Kebencian FPI
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif