"KTT (Demokrasi) akan berfokus pada tantangan dan kesempatan yang dihadapi demokrasi," ujar keterangan Kementerian Luar Negeri AS, dilansir dari The Diplomat, Senin, 6 Desember 2021.
Selain itu, KTT ini juga akan menyediakan panggung bagi para pemimpin untuk mengumumkan komitmen individual maupun kolektif, reformasi dan inisiatif-inisiatif untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri," sambungnya.
Pemilihan peserta untuk KTT Demokrasi, dijadwalkan berlangsung pada 9-10 Desember, merupakan isu politik yang sulit. Di kawasan Asia-Pasifik, terdapat sejumlah kandidat yang sudah jelas akan dimasukkan ke dalam daftar undangan. Kandidat ini meliputi negara-negara yang menerapkan demokrasi liberal dan sekutu dekat AS seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan.
Terdapat juga beberapa negara yang sudah pasti tidak akan diundang, terutama Tiongkok yang dipandang AS sebagai kontributor penyebaran otoritarianisme global. Negara satu partai seperti Laos dan Vietnam juga sudah pasti tidak akan diundang.
Di luar kandidat yang pasti akan diundang dan tidak diundang, terdapat sejumlah negara yang berada di posisi tengah. Taiwan adalah satu satunya. Taipei seharusnya dapat dimasukkan AS ke daftar undangan KTT Demokrasi, namun terdapat satu penghalang utama: AS tidak secara resmi mengakui status Taiwan.
Taiwan dikabarkan hanya dimasukkan ke dalam daftar tamu KTT Demokrasi, dan untuk menghindari amarah Tiongkok, AS tidak mengundang Presiden Tsai Ing-wen. Perwakilan Taiwan yang nanti akan datang ke KTT Demokrasi adalah Menteri Digital Audrey Tang dan perwakilan utama Taiwan untuk AS, Hsiao Bi-khim.
Berdasarkan laporan Freedom House 2021 dari The Freedom in the World (Freedom House), yang menilai keadaan hak politik dan kebebasan sipil di berbagai negara di seluruh dunia, terdapat perbedaan nyata antara negara yang diundang dan tidak diundang.
Dari semua negara yang diundang, rata-rata skornya di Freedom in the World adalah 78,5. Sementara untuk negara-negara yang tidak diundang, rata-rata skornya berada di angka 32,8.
Terdapat negara dengan skor sempurna 100, yakni Finlandia, Norwegia dan Swedia. Ada juga yang skornya sangat rendah di angka 20, yakni Republik Demokratik Kongo. Ada juga tiga negara yang skornya cukup baik, namun tidak diundang. Ketiga negara itu adalah Andorra (93), Tunisia (71), dan Bolivia (66).
Baca: Rusia Sebut Amerika Serikat Bukan ‘Mercusuar Demokrasi’
Walau bukan merupakan sebuah kejutan, AS kemungkinan hanya mengundang empat dari 11 negara di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Filipina dan Timor Leste. Keempat negara itu mencetak skor tinggi di bidang demokrasi dan kebebasan. Negara satu partai seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam tidak akan pernah bisa ikut dalam KTT Demokrasi Dunia, begitu juga dengan Thailand. Myanmar tidak akan diundang karena terjadinya kudeta pada Februari lalu, sementara Brunei Darussalam adalah negara dengan sistem monarki absolut.
Tersisa Singapura yang mungkin saja akan dilibatkan ke dalam KTT Demokrasi. Freedom House memberikan Singapura skor 48, karena dari tahun ke tahun menggelar pemilu secara rutin yang juga diikuti kubu oposisi. Singapura juga merupakan salah satu mitra dekat AS, sehingga berpeluang besar untuk dimasukkan ke daftar undangan.
Fakta bahwa hanya sedikit negara Asia Tenggara yang ikut dalam KTT Demokrasi menggarisbawahi bahwa sebagian besar pemerintahan di kawasan tidak berbagi nilai-nilai demokrasi AS. Negara di kawasan Asia Tengah juga kemungkinan tidak akan diundang karena rendahnya skor Freedom in the World mereka: Kirgistan (28), Kazakhstan (23), Uzbekistan (11), Tajikistan (8), dan Turkmenistan (2). (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
