"Otoritas Tiongkok akan terus menghadapi konsekuensi selama kekejaman terjadi di Xinjiang," tegas Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan AS, Andrea Gacki dalam sebuah pernyataan.
“Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China, termasuk penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang, terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya," katanya.
Pernyataan Kementerian Keuangan mengatakan XPSB telah menggunakan taktik represif terhadap Uighur dan anggota etnis minoritas lainnya di wilayah tersebut, termasuk penahanan massal dan pengawasan sejak setidaknya 2016.
"Target pengawasan ini sering ditahan dan dilaporkan mengalami berbagai metode penyiksaan dan pendidikan ulang politik," ungkapnya.
Inggris pada Senin juga mengumumkan sanksi terhadap empat pejabat Tiongkok dan sebuah perusahaan konstruksi.
Inggris menjatuhkan sanksi pada empat pejabat yang sama dengan UE: Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang, pejabat senior Tiongkok Wang Mingshan dan Wang Junzheng, mantan Wakil Sekretaris partai di Xinjiang, Zhu Hailun, serta Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang Biro Keamanan Umum.
“Mereka akan dikenakan pembekuan aset,” kata Pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan.
Beijing menanggapi UE dengan mengatakan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada 10 individu UE. Sanksi ini termasuk anggota parlemen Eropa, badan pembuat keputusan kebijakan luar negeri utama UE yang dikenal sebagai Komite Politik dan Keamanan dan dua lembaga pemikir terkemuka dalam eskalasi ketegangan diplomatik yang langka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
