Washington: Amerika Serikat (AS) pada Senin 21 Maret mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat Tiongkok lagi sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di wilayah Xinjiang. Washington mengatakan etnis Muslim di Xinjiang adalah korban genosida.
Kementerian Keuangan AS menunjuk pejabat tersebut sebagai Wang Junzheng yang merupakan Sekretaris Komite Partai Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), dan Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang (XPSB).
“Keduanya menjadi sasaran di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global AS,” kata pernyataan Kemenkeu AS, seperti dikutip AFP, Selasa 23 Maret 2021.
Langkah itu melengkapi tindakan yang diambil oleh Uni Eropa, Inggris dan Kanada. Namun sanksi dari Amerika Serikat dan lainnya menghindari menargetkan kepemimpinan puncak Tiongkok.
Patut dilihat bahwa, sanksi itu adalah langkah terkoordinasi pertama di bawah pemerintahan Biden, yang mulai menjabat pada Januari. Biden sebelumnya telah berjanji untuk bekerja sama dengan sekutu dalam mendorong kembali melawan Tiongkok.
Langkah itu menyusul pembicaraan "keras dan langsung" selama dua hari antara para pejabat AS dan Tiongkok pekan lalu di Alaska, yang mengungkap ketegangan mendalam antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu pada permulaan pemerintahan Biden.
"Di tengah meningkatnya kecaman internasional, (Tiongkok) terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang ikut serta dalam pembicaraan pekan lalu, dalam sebuah pernyataan sambil menyerukan Beijing untuk mengakhiri penindasan terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
Pergerakan Senin memblokir aset individu yang terkait dengan AS. Washington menjatuhkan sanksi kepada Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, seorang anggota Politbiro Tiongkok yang kuat, dan lima pejabat lainnya pada Juli, ketika itu juga menargetkan XPSB dan XPCC.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
