New York: 193 anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memberikan suara mengenai pada resolusi yang akan mengharuskan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memberikan alasan yang tepat atas penggunaan hak veto mereka di masa depan.
Diskusi tentang reformasi veto jarang terjadi dan kontroversial, tetapi telah dihidupkan kembali oleh invasi Rusia ke Ukraina.
“Secara langsung menargetkan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris -,yang merupakan satu-satunya pemegang hak veto,- tindakan itu akan membuat mereka membayar harga politik yang lebih tinggi, ketika memilih untuk menggunakan hak veto saat menjatuhkan Keamanan Resolusi dewan,” kata seorang duta besar dari negara yang tidak memiliki hak veto, dan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Kritikus menyebut tindakan tersebut, yang diperkenalkan oleh Liechtenstein, sebagai "reformasi prosedural sederhana".
Tetapi belum jelas apakah reformasi akan mendorong lima anggota tetap untuk mengurangi penggunaan veto, atau apakah itu akan menciptakan lebih banyak veto. Ini disebabkan anggota tetap mengusulkan teks kontroversial yang mereka tahu, saingannya mereka akan memveto hanya untuk memaksa membenarkan pendiriannya di depan umum.
Pertama kali diusulkan lebih dari dua tahun lalu, tindakan tersebut menetapkan Majelis Umum akan diselenggarakan dalam waktu 10 hari kerja setelah anggota tetap menggunakan hak veto "untuk mengadakan debat tentang situasi di mana hak veto diberikan.”
Sekitar enam puluh negara telah bergabung dengan Liechtenstein dalam mensponsori bersama reformasi, termasuk Amerika Serikat, sebuah unjuk rasa cepat dukungan yang menyebabkan kejutan luas di PBB. Inggris dan Prancis akan memilih reformasi, meskipun mereka abstain dari mensponsori bersama itu.
Baik Rusia maupun Tiongkok tidak termasuk di antara sponsor teks tersebut. Seorang diplomat dari salah satu dari dua negara, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengkritik langkah itu, dengan mengatakan itu akan memecah PBB lebih jauh.
Diskusi tentang reformasi veto jarang terjadi dan kontroversial, tetapi telah dihidupkan kembali oleh invasi Rusia ke Ukraina.
“Secara langsung menargetkan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris -,yang merupakan satu-satunya pemegang hak veto,- tindakan itu akan membuat mereka membayar harga politik yang lebih tinggi, ketika memilih untuk menggunakan hak veto saat menjatuhkan Keamanan Resolusi dewan,” kata seorang duta besar dari negara yang tidak memiliki hak veto, dan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Kritikus menyebut tindakan tersebut, yang diperkenalkan oleh Liechtenstein, sebagai "reformasi prosedural sederhana".
Tetapi belum jelas apakah reformasi akan mendorong lima anggota tetap untuk mengurangi penggunaan veto, atau apakah itu akan menciptakan lebih banyak veto. Ini disebabkan anggota tetap mengusulkan teks kontroversial yang mereka tahu, saingannya mereka akan memveto hanya untuk memaksa membenarkan pendiriannya di depan umum.
Pertama kali diusulkan lebih dari dua tahun lalu, tindakan tersebut menetapkan Majelis Umum akan diselenggarakan dalam waktu 10 hari kerja setelah anggota tetap menggunakan hak veto "untuk mengadakan debat tentang situasi di mana hak veto diberikan.”
Sekitar enam puluh negara telah bergabung dengan Liechtenstein dalam mensponsori bersama reformasi, termasuk Amerika Serikat, sebuah unjuk rasa cepat dukungan yang menyebabkan kejutan luas di PBB. Inggris dan Prancis akan memilih reformasi, meskipun mereka abstain dari mensponsori bersama itu.
Baik Rusia maupun Tiongkok tidak termasuk di antara sponsor teks tersebut. Seorang diplomat dari salah satu dari dua negara, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengkritik langkah itu, dengan mengatakan itu akan memecah PBB lebih jauh.
'Tidak menyasar Rusia’
Duta Besar Liechtenstein untuk PBB Christian Wenaweser bersikeras bahwa proposal itu "tidak menentang siapa pun". “Tindakan itu akan menciptakan prosedur baru," tuturnya.
