"Benar-benar tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilihan dan keinginan rakyat," katanya kepada The Washington Post, dalam komentarnya yang paling tegas.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan pada Kamis yang menyatakan "keprihatinan yang mendalam" dan menuntut para tahanan dibebaskan. Tetapi, dalam perubahan dari draf sebelumnya, tidak mengutuk kudeta tersebut.
Para diplomat mengatakan Tiongkok dan Rusia yang memiliki hak veto, pendukung utama Myanmar di PBB, telah meminta lebih banyak waktu untuk menyempurnakan tanggapan dewan. Perwakilan Tiongkok mengatakan telah berkontribusi pada "perbaikan" teks.
Min Aung Hlaing membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh kecurangan pemilih yang meluas selama pemilihan November dimana Aung San Suu Kyi, yang tidak terlihat di depan umum sejak dia ditahan, menang telak dengan partai NLD-nya.
Pengamat internasional dan lokal - serta pemantau pemilu Myanmar sendiri - melaporkan tidak ada masalah besar yang memengaruhi integritas pemungutan suara.
Konstitusi era junta Myanmar memastikan militer mempertahankan pengaruh yang cukup besar - tetapi para analis mengatakan para jenderal tinggi khawatir pengaruh mereka memudar dan kecewa.
Pada hari Rabu, pihak berwenang mengajukan dakwaan tidak jelas terhadap Suu Kyi yang kini berusia 75 tahun itu, untuk membenarkan penahanannya yang sedang berlangsung. Pelanggaran itu termasuk bahwa Suu Kyi melanggaran aturan ekspor-impor Myanmar, setelah pihak berwenang menemukan walkie-talkie yang tidak terdaftar di rumahnya.
Amerika Serikat dan Inggris mengutuk tuduhan itu dan menyerukan pembebasannya segera. Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat satu tahun dan mengatakan akan mengadakan pemilihan baru setelah tuduhan tersebut ditangani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
