Dilakukan penangguhan hubungan komersial Alisher Usmanov, miliarder Rusia kelahiran Uzbekistan, dengan klub sepak bola Everton.
Sementara, mantan Wakil Perdana Menteri Igor Shuvalov terkena pembekuan atas properti dan aset lainnya. Shuvalov juga dilarang mengunjungi Inggris ataupun berbisnis dengan warga dan perusahaan Inggris.
“Pesan kami kepada Putin dan sekutunya sudah jelas sejak awal. Invasi terhadap Ukraina akan menyebabkan konsekuensi ekonomi yang serius,” ucap Menteri Luar Negeri Liz Truss, dikutip dari iNews.co.uk, Jumat, 4 Maret 2022.
“Memberikan sanksi kepada Usmanov dan Shuvalov menyampaikan pesan yang jelas bahwa kami akan mengenai oligarki dan individu yang memiliki hubungan erat dengan rezim Putin dan perang biadabnya. Kami tidak akan berhenti di sini. Tujuan kami adalah melumpuhkan ekonomi Rusia dan membuat mesin perang Putin kelaparan,” sambung Truss.
Dua tokoh Rusia dengan kekayaan gabungan mencapai lebih dari USD19 miliar (sekitar Rp273,2 triliun) tersebut menambah total pengusaha yang dikenakan sanksi Inggris menjadi 13.
Satuan Tugas Oligarki yang hendak menargetkan lebih banyak elite Rusia akan diresmikan pekan depan. Gugus tugas akan membangun kasus terhadap rekan-rekan Putin.
Tim tersebut tersusun atas sejumlah menteri dan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Kementerian Energi Bisnis dan Strategi Industri, Department for Levelling Up, serta Badan Kriminalitas Nasional (NCA).
Usmanov memiliki kepentingan signifikan di Everton dan klub sepak bola Arsenal. Ia juga memiliki Beechwood House di Highgate, senilai sekitar 48 juta Poundsterling, dan perkebunan Sutton Place dari abad 16 di Surrey.
Shuvalov, orang penting Presiden Putin, memimpin tawaran Rusia untuk piala dunia 2018. Asetnya di Inggris di antaranya dua apartemen mewah di pusat kota London senilai 11 juta Poundsterling.
Hukum sanksi Inggris dapat diperkuat setelah adanya penundaan proses pembekuan aset oligarki Rusia atas perang di Ukraina.
Para pejabat frustrasi akan proses yang memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk membangun kasus-kasus terhadap pengusaha kaya yang terhubung dengan Vladimir Putin. Ini untuk menghindari risiko sanksi tersebut ditolak dalam pengadilan.
Pejabat senior Partai Konservatif dan tokoh-tokoh opisisi telah memperingatkan bahwa regulasi sanksi perlu diperketat. Pada minggu pertama perang, hanya sembilan oligarki yang diberi sanksi oleh Inggris sementara Uni Eropa (EU) menargetkan lebih dari 25.
“Kami telah melangkah lebih jauh dan lebih cepat daripada yang pernah kami lakukan sebelumnya, tetapi kami memiliki undang-undang yang harus kami patuhi dalam hal menerapkan sanksi ini,” kata juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson.
Pihak PM Johnson bersikeras bahwa sanksi terhadap bank dan perusahaan besar, serta langkah-langkah seperti melarang kapal Rusia dari perairan Inggris, lebih efektif daripada menargetkan individu.
"Hal yang jelas penting adalah apa yang memberi tekanan paling besar pada rezim Putin,” kata juru bicara tersebut.
Para pejabat juga telah mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan memberlakukan sanksi terhadap oligarki Rusia, lantaran orang-orang kaya itu dapat menyewa pengacara teratas untuk menuntut pemerintah ke pengadilan.
Undang-undang pascaBrexit, yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam skala besar, berisi tambahan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang memungkinkan individu untuk menentang negara ketika aset mereka dibekukan atau larangan perjalanan diberlakukan.
Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans mengeklaim Inggris tertinggal dari EU dan menyalahkan adanya pendanaan Rusia kepada partai Konservatif.
“Inggris sekarang mengikuti jejak kami, saya yakin mereka akan terus mengikutinya karena opini publik di Inggris sangat jelas tentang hal ini,” ujar Timmermans kepada BBC.
Mantan pemimpin Tory, Sir Iain Duncan Smith, menuntut tindakan lebih keras terhadap "seluruh jaringan pendukung, dari pengacara hingga agen real estate" yang membantu rekan-rekan Vladimir Putin mengamankan properti dan bisnis di London. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
