"Siapa pun yang dapat membentuk pemerintahan, kami siap untuk duduk dengannya untuk memulai kembali perundingan," kata Al-Maliki kepada wartawan, seperti dikutip Arab News, Kamis, 19 September 2019.
Hingga saat ini, pemilihan umum di Israel masih belum menunjukkan siapa pun yang menjadi pemenangnya. Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu sama-sama tidak meraih suara mayoritas.
Pemungutan suara yang mengikat di Israel meningkatkan prospek negosiasi yang sulit untuk membangun pemerintah persatuan atau bahkan akhir dari pemerintahan panjang Netanyahu.
Sumber-sumber di kantor Netanyahu mengatakan kepada AFP bahwa dia membatalkan perjalanan yang direncanakan minggu depan ke Sidang Majelis Umum PBB karena ‘konteks politik’ di Israel.
Al-Maliki pada hari Rabu menegaskan kembali desakan Otoritas Palestina pada solusi dua negara untuk perdamaian. Sebelumnya, Netanyahu menyuarakan janji kampanye yang sangat kontroversial untuk mencaplok Lembah Yordan di Tepi Barat yang diduduki.
Rencana itu, yang akan mencakup sekitar sepertiga wilayah itu, tidak akan mencaplok kota-kota Palestina seperti Jericho, tetapi mereka akan dikepung secara efektif.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa rencana itu akan melanggar hukum internasional, dengan juru bicaranya mengatakan: "Langkah-langkah seperti itu, jika diterapkan akan menghancurkan potensi menghidupkan kembali negosiasi dan perdamaian regional, sementara sangat merusak kelangsungan hidup kedua negara. solusi negara.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News