medcom.id, New York: Kelompok separatis di bawah asuhan Benny Wenda menuturkan telah mempresentasikan petisi mereka ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka meminta agar memberikan suara untuk memerdekakan Papua Barat.
Dihubungi Metrotvnews.com, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir membantah hal tersebut. Menurut Arrmanatha, tidak ada agenda atau pembahasan isu Papua dalam komite di PBB selama Sidang Majelis Umum PBB berlangsung di New York.
"Papua merupakan bagian integral dari Indonesia yang akui resolusi 2504 (XXIV) 1969 Majelis Umum PBB. Tidak ada agenda atau pembahasan isu Papua dalam komite dekolonisasi dalam PBB," ujar Arrmanatha lewat pesan singkat kepada Metrotvnews.com, dari New York, Rabu 27 September 2017.
Menurutnya, para anggota kelompok yang menginginkan Papua berpisah dari Indonesia menyebarkan berita hoaks. Hal tersebut mereka lakukan sebagai upaya untuk mencari popularitas.
"Sehingga yang dilakukan kelompok separatis hanya upaya mencari publicity (publisitas) dan tidak ada kredibilitasnya, seperti berbagai berita hoaks atau bohong yang sering dikeluarkan," tuturnya.
Para pegiat kemerdekaan Papua Barat mengajukan petisi yang terkait pada komite dekolonisasi PBB, yang adalah badan pemantau kemajuan bekas koloni. Petisi itu dilarang oleh Pemerintah Indonesia disebarluaskan secara daring, karenanya, seperti diberitakan The Guardian, petisi tersebut harus diselundupkan dari ujung ke ujung.
Kegiatan kelompok ini mendapat dukungan dari beberapa negara di Pasifik, seperti Solomon Island dan Vanuatu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Pemerintah Indonesia selalu menyampaikan perkembangan terbaru pembangunan di Papua.
Selain membahas mengenai perkembangan, Menlu Retno menjelaskan bahwa selama ini banyak informasi salah mengenai Papua.
"Banyak info salah yang disebarkan beberapa pihak mengenai Papua, termasuk di antaranya ada yang menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di sana," katanya beberapa hari lalu di New York.
Dia menyampaikan, Indonesia sangat terbuka dalam membahas isu perkembangan di Papua. Negara lain boleh mengkritik atau memberikan saran jika mereka prihatin akan adanya dugaan pelanggaran HAM di sana. Namun, Menlu Retno melanjutkan, Indonesia akan bersikap tegas bila kritik tersebut digunakan untuk mendukung gerakan separatisme yang menginginkan Papua keluar dari Indonesia.
Dukungan yang disampaikan dari pihak tertentu terhadap gerakan separatisme tidak sesuai dengan Piagam PBB. Karenanya, Indonesia akan bersikap tegas terhadap hal tersebut jika ada suatu negara yang melakukan pelanggaran tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
