Selain membahas mengenai perkembangan, Menlu Retno menjelaskan bahwa selama ini banyak informasi salah mengenai Papua.
"Banyak info salah yang disebarkan beberapa pihak mengenai Papua, termasuk di antaranya ada yang menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di sana," katanya di New York.
Menlu Retno menuturkan, hal tersebut sama sekali tidak benar. Info yang dibagikan di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dia menyampaikan, Indonesia sangat terbuka dalam membahas isu perkembangan di Papua. Negara lain boleh mengkritik atau memberikan saran jika mereka prihatin akan adanya dugaan pelanggaran HAM di sana. Namun, Menlu Retno melanjutkan, Indonesia akan bersikap tegas bila kritik tersebut digunakan untuk mendukung gerakan separatisme yang menginginkan Papua keluar dari Indonesia.
"Kalau isu ini diambil untuk memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Papua, saya tegaskan di situ titik saya berhenti," katanya.
Dukungan yang disampaikan dari pihak tertentu terhadap gerakan separatisme tidak sesuai dengan Piagam PBB. Karenanya, Indonesia akan bersikap tegas terhadap hal tersebut jika ada suatu negara yang melakukan pelanggaran tersebut..
Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu menegaskan dirinya tidak akan mundur jika harus berhadapan dengan pihak pendukung separatisme yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia.
"Jadi kita bedakan kalau isu tentang pembangunan yang ada concern soal HAM, dengan yang arahnya ke separatisme. Saya katakan, satu inci pun saya tidak akan mundur. Dan saya membuat pernyataan ini dengan sangat jelas," tegasnya.
Hingga saat ini masih ada gerakan separatisme aktif di Papua yang bertujuan memisahkan diri dari Indonesia. Kelompok tersebut bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
