"Saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State," demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi setelah bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw, Myanmar Selasa 6 Desember.
Menlu Retno dan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine State. Menlu RI menegaskan pentingnya mencapai keamanan dan stabilitas dalam upaya meneruskan pembangunan inklusif di Rakhine.
Baca: Upaya Pemerintah Membantu Rohingya.
Turut disampaikan pula harapan agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjungi tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim, khususnya dalam upaya pemulihan stabilitas.
"Masalah inklusifitas, dimana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ucap Menlu Retno.
Menanggapi ini, State Counsellor Myanmar sependapat dengan Menlu Retno atas pentingnya pembangunan inklusif. Menlu Retno juga menekankan mengenai pentingnya akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Permintaan ini ditanggapi secara positif oleh State Counsellor Myanmar.
Menlu Retno berjabat tangan dengan Aung San Suu Kyi. (Foto: Kemenlu RI)
Myanmar buka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia
State Counsellor Myanmar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pembangunan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah masuk ke Rakhine State pascakejadian 9 Oktober lalu.
"Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memugkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine Sate," tegas Menlu.
Masyarakat Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine. Pembangunan ini telah selesai dilakukan. Saat ini, Indonesia telah membantu pembangunan enam sekolah di Rakhine State.
Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine State. Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 m persegi di Rakhine State.
Baca: Marty Natalegawa: ASEAN Harus Gerak Cepat Tangani Kasus Rohingya
Selain itu, sebagai upaya meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rakhine State, Indonesia dan Myanmar sepakat meningkatkan kerja sama dialog antar agama. Indonesia juga akan meneruskan bantuan kapasitas kepada Myanmar di bidang good governance, demokrasi dan HAM.
Indonesia akan terus melakukan engagement secara intensif, baik dengan Pemerintah Myanmar, Komisi yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Koffi Anan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine State.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
