DK PBB akan membahas isu Kashmir secara tertutup pada 16 Agustus 2019. Foto: AFP.
DK PBB akan membahas isu Kashmir secara tertutup pada 16 Agustus 2019. Foto: AFP.

Isu Kashmir Direncanakan Dibahas DK PBB Secara Tertutup

Internasional konflik india-pakistan konflik kashmir
Fajar Nugraha • 15 Agustus 2019 14:28
New York: Pakistan mendapat terobosan diplomatik besar di tingkat internasional terhadap India. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan membahas konflik Kashmir pada Jumat 16 Agustus 2019.
 
DK PBB akan membahas situasi Jammu dan Kashmir di secara tertutup. Hal ini disampaikan oleh Presiden DK PBB Joanna Wronecka mengatakan kepada wartawan, Rabu.
 
"Kemungkinan besar pada Jumat. DK PBB tidak bertugas pada Kamis,” kata Wronecka ketika ditanya tentang waktu pertemuan, seperti dikutip The News, Kamis, 15 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: Pakistan akan Lobi Indonesia di DK PBB Terkait Kashmir.
 
Menurut keterangan seorang sumber, India telah menghentikan upaya penuh untuk membuat pertemuan itu ditunda atau dibatalkan karena keputusan DK PBB dianggap sebagai penghinaan terhadap negara itu. Dewan telah mengangkat masalah situasi kritis, yang juga melibatkan krisis kemanusiaan, di Kashmir yang diduduki India setelah hampir 50 tahun.
 
Tiongkok mendukung permintaan Pakistan untuk pertemuan DK PBB untuk membahas pencabutan pasal 370 yang memberikan status khusus untuk Jammu dan Kashmir. Diplomat di PBB mengatakan Negeri Tirai Bambu meminta badan itu untuk bertemu secara tertutup pada Kamis atau Jumat.
 
Sementara itu, seorang perwakilan Rusia di dewan mengatakan negaranya tidak akan keberatan dengan pertemuan itu. "Moskow tidak keberatan mengadakan pertemuan seperti itu, tetapi masalah itu harus dibicarakan secara tertutup," kata utusan utusan PBB, Dmitry Polyansky.
 
“Anggota DK PBB perlu mengoordinasikan posisi mereka terlebih dahulu, karena masalah ini belum ada dalam agendanya untuk sementara waktu,” jelas Polyansky.
 
Permintaan Pakistan untuk pertemuan darurat terkandung dalam surat dari Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi bahwa Duta Besar Maleeha Lodhi disampaikan kepada Duta Besar Polandia Joanna Wronecka, yang adalah Presiden dewan 15-anggota untuk Agustus.
 
Utusan Pakistan untuk PBB Maleeha Lodhi awal bulan ini bertemu dengan Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Agustus Duta Besar Polandia Joanna Wronecka atas Kashmir. Namun duta besar Polandia menolak untuk mengomentari masalah ini.
 
"Tidak ada komentar," katanya di Dewan Keamanan di markas PBB minggu lalu, berjalan pergi ketika dia ditanya tentang surat Qureshi ke Dewan Keamanan.
 
Baca juga: Pakistan Ajak Organisasi Internasional Atasi Isu Kashmir.
 
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menekankan Perjanjian Simla tahun 1972. Perjanjian ini disepakati secara bilateral antara India dan Pakistan yang menolak mediasi pihak ketiga di Kashmir.
 
Juru bicara Guterres Stephane Dujarric mengatakan pada konferensi pers harian pekan lalu bahwa Sekretaris Jenderal telah mengikuti situasi di Jammu dan Kashmir "dengan keprihatinan dan mengajukan permohonan untuk menahan diri secara maksimal."
 
“Sekretaris jenderal itu juga mengenang Perjanjian 1972 tentang hubungan bilateral antara India dan Pakistan, juga dikenal sebagai Perjanjian Simla, yang menyatakan bahwa status akhir Jammu dan Kashmir akan diselesaikan dengan cara damai,” tutur Dujarric.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif