Pakistan akan meminta bantuan Dewan Keamanan PBB terkait isu Kashmir. Foto: AFP.
Pakistan akan meminta bantuan Dewan Keamanan PBB terkait isu Kashmir. Foto: AFP.

Pakistan akan Lobi Indonesia di DK PBB Terkait Kashmir

Internasional konflik india-pakistan konflik kashmir
Sonya Michaella • 14 Agustus 2019 09:11
Islamabad: Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menegaskan, duta besarnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah diperintahkan melobi para negara anggota tidak tetap terkait konflik Kashmir.
 
Baca juga: RI Harap Ketegangan India-Pakistan Tak Jadi Konflik Terbuka.
 
“Kami jelas harus melobi Indonesia dan Polandia untuk meredakan konflik ini. Kami juga akan berbicara dengan Tiongkok, sebagai Anggota Tetap,” kata Qureshi, dikutip dari NDTV, Selasa 13 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dukungan anggota tidak tetap, lanjut dia, sangat penting untuk mengecam keputusan India yang telah mencabut status Kashmir, pekan lalu. Hingga kini, ketegangan masih terjadi antara dua negara tersebut.
 
Qureshi mengungkapkan, Pakistan masih membutuhkan bantuan Tiongkok dalam kasus ini. Selain itu, dia juga mengklaim bahwa Tiongkok mendukung posisi Pakistan.
 
Kashmir telah 'dikurung' oleh pasukan keamanan selama delapan hari terakhir, yakni saat pemerintah India di New Delhi berusaha menghalangi protes terhadap langkah mereka memaksakan kontrol pusat lebih ketat atas wilayah tersebut.
 
Bahkan, internet dan komunikasi telepon telah diputus, hingga puluhan ribu pasukan tambahan dikerahkan untuk menjaga keamanan di sana. Para pasukan keamanan terlihat membanjiri kota-kota utama di Srinagar, serta desa-desa Lembah Kashmir lainnya.
 
Muncul pula kekhawatiran tentang akses ke layanan kesehatan. Seorang dokter di unit gawat darurat rumah sakit di Srinagar mengaku jumlah pasien telah berkurang secara drastis pekan lalu.
 
Baca juga: Terisolasi, Warga Kashmir Masih Cemaskan Jam Malam.
 
Layanan ambulans tidak berfungsi dan orang-orang yang mencoba mengemudi ke rumah sakit dilaporkan ditolak di pos-pos pemeriksaan. Ali pergi ke apotek untuk mengambil obat untuk anaknya, katanya, tetapi persediaannya sangat minim.
 
Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan penghapusan status khusus Kashmir akan membawa kemakmuran dan membebaskan keadaan terorisme. Tetapi keputusannya ditentang secara luas di Kashmir, di tempat itu bahkan politisi terkemuka India telah ditahan.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif